[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-675796-113":53,"doc-detail-675796-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","second-amendment-constitution-of-the-republic-of-indonesia-year-1945-second-amendment-and-additions-of-articles","PERUBAHAN KEDUA - UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Perubahan Kedua dan Penambahan Pasal-pasal","","Teks memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan kedua yang mengubah dan/atau menambah sejumlah pasal serta bab tertentu. Fokus pengaturan mencakup pembagian wilayah negara, penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan kewenangan dan keuangan pusat-daerah, pengakuan daerah khusus/istimewa dan masyarakat hukum adat, serta pengaturan lembaga perwakilan. Dokumen juga menetapkan fungsi serta hak DPR, ketentuan pembentukan undang-undang, dan penguatan ketentuan warga negara, penduduk, serta hak asasi manusia.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/second-amendment-constitution-of-the-republic-of-indonesia-year-1945-second-amendment-and-additions-of-articles/675796/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/second-amendment-constitution-of-the-republic-of-indonesia-year-1945-second-amendment-and-additions-of-articles/675796.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Blitz","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-11-19","2026-11-04",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":77},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa saja yang diubah atau ditambah dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945?","Question",{"text":109,"@type":110},"Perubahan Kedua mengubah dan/atau menambah sejumlah pasal dan bab, termasuk ketentuan terkait pemerintahan daerah, hubungan pusat-daerah, serta hak asasi manusia, sehingga pasal-pasal tersebut berbunyi lengkap seperti yang tercantum.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Bagaimana pembagian wilayah negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur?",{"text":114,"@type":110},"Negara kesatuan dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan, memiliki DPRD, serta dipimpin gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih secara demokratis.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Hak asasi manusia apa yang dijamin dalam naskah Perubahan Kedua ini?",{"text":118,"@type":110},"Naskah menjamin antara lain hak untuk hidup, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan/diskriminasi, hak memperoleh pendidikan serta pengembangan diri, kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk bekerja.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},675796,1793774102,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":77,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141,"preview_page_count":80,"preview_urls":142},24464137899374,"https://us-avatar.wpscdn.com/davatar_3d24733baf745e90a7e4bdd5f77d97b2","PERUBAHAN KEDUA  \nUNDANG-UNDANG DASAR  \nNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  \nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  \nMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT INDONESIA  \nSetelah Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 UndangUndang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal19, Pasal 20 Ayat (5) , Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :  \nPasal 18  \n(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.  \n(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  \n(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  \n(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.  \n(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahanyang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.  \n(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  \n(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.  \nPasal 18A  \n(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  \n(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dandilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.  \nPasal 18B  \n(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.  \n(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalamundang-undang.  \nPasal 19  \n(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.  \n(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.  \n(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun  \nPasal 20  \n(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan.  \nPasal 20A  \n(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  \n(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.  \n(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.  \n(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak ","cbCairQUXQNZ2ArL","https://ap.wps.com/l/cbCairQUXQNZ2ArL","pdf",23271,8,"Indonesian","# Bab IXA WILAYAH NEGARA\n## Pasal 25E\n# BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK\n## Pasal 26\n## Pasal 27\n# BAB XA HAK ASASI MANUSIA\n## Pasal 28A\n## Pasal 28B\n## Pasal 28C\n## Pasal 28D\n# PERUBAHAN KEDUA\n## Pasal 18 hingga Pasal 28J","[{\"question\":\"Apa saja yang diubah atau ditambah dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945?\",\"answer\":\"Perubahan Kedua mengubah dan/atau menambah sejumlah pasal dan bab, termasuk ketentuan terkait pemerintahan daerah, hubungan pusat-daerah, serta hak asasi manusia, sehingga pasal-pasal tersebut berbunyi lengkap seperti yang tercantum.\"},{\"question\":\"Bagaimana pembagian wilayah negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur?\",\"answer\":\"Negara kesatuan dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan, memiliki DPRD, serta dipimpin gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih secara demokratis.\"},{\"question\":\"Hak asasi manusia apa yang dijamin dalam naskah Perubahan Kedua ini?\",\"answer\":\"Naskah menjamin antara lain hak untuk hidup, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan/diskriminasi, hak memperoleh pendidikan serta pengembangan diri, kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk bekerja.\"}]","PERUBAHAN KEDUA - UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Perubahan Kedua dan Penambahan Pasal-pasal | PDF",12,[143,147,151,155],{"page_no":71,"url":144,"width":145,"height":146},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/97d1a84fb887882a09027ccc41750bf4.webp",983,1272,{"page_no":74,"url":148,"width":149,"height":150},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/6e7a71c9cb99a0b9312c111d8b7cc40d.webp",982,1270,{"page_no":77,"url":152,"width":153,"height":154},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/c01369a871c569f77ede063110a223c8.webp",981,1269,{"page_no":80,"url":156,"width":157,"height":158},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/8cdef10e95ff0766827794a122e60bcc.webp",980,1268]