SANIRI - Keabsahan Surat Edaran yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi

Sep 10, 2026

Keabsahan surat edaran yang memuat materi pengaturan umum dan sekaligus mencantumkan sanksi menjadi fokus kajian dalam perkembangan praktik pemerintahan. Pemerintah kerap menggunakan surat edaran sebagai dasar tindakan atau perbuatan pemerintahan pada bidang urusan tertentu, namun problematika muncul ketika muatan surat edaran tidak selaras dengan hakikat, fungsi, serta kedudukannya sebagai kebijakan petunjuk teknis internal. Kajian ini membedakan surat edaran dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum dan memiliki kekuatan memaksa melalui sanksi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

Negara hukum dan dasar tindakan pemerintah

Bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengaturan dan pengujian

| | SANIRI
Volume 3 Nomor 1 , November 2022: h. 27-36
e-ISSN: 2774-1850 | | | --- | --- | --- | | Keabsahan Surat EdaranYang Muatan Materinya Bersifat
Pengaturan Dan Sanksi
Yohanes Pattinasarany
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
[E-mail: j_pattinasarany@yahoo.com](E-mail: j_pattinasarany@yahoo.com) | | | |
Info Artikel Abstract | | | |
Keywords:
Circulars; Regulations; Sanctions | | Today's increasingly rapid development of government practices, the government often makes circular laws which are used as the legal basis for legalizing government actions or actions in certain areas of government affairs. However, the act of forming a circular letter in question sometimes creates legal problems because it is not in accordance with the nature of the circular letter in question because the material content of the circular letter is of a general regulatory nature and even contains legal sanctions. Eventhough the existence of a Circular Letter as part ofa policy regulation that contains information or official notices that are technical guidelines in carrying out a government affair. The contents ofa Circular Letter are organizational internal technical guidelines, which are different from Laws and Regulations which contain generally accepted regulatory material (into and outside the scope of the institution that makes it) and contain sanctions as a form ofcoercive power, so that if there is a circular letter whose material content is regulations and contains sanctions, the circular letter is considered to have no validity, because it is not in accordance with its nature, function and position. | |
Abstrak | | | | | | Dalam perkembangan praktek pemerintahan yang semakin
cepat saat ini, sering pemerintah sering membuat bentuk
hokum surat edaran yang dijadikan dasar hukum untuk
melegalkan tindakan atau perbuatan pemerintahan terhadap
bidang urusan pemerintahan tertentu. Namun tindakan
membentuk surat edaran dimaksud terkadang menimbulkan
problematika hokum karena tidak sesuai dengan hakikat dari | | DOI: xxxxxxx | surat edaran dimaksud karena muatan materi dari suratedaran tersebut bersifat mengatur umum bahkan pulamemuat sanksi hokum. Padahal keberadaan suatu Surat Edaran sebagai bagian dari peraturan kebijakan yang memuat informasi atau pemberitahuan kedinasan yang bersifat petunjuk teknis dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Materi muatan Surat Edaran bersifat petunjuk teknis internal organisasi, yang berbeda dengan Peraturan Perundang Undangan yang memuat muatan materipengaturan yang berlaku umum (kedalam dan keluar lingkuplembaga yang membuat) dan memuat sanksi sebagai wujuddaya paksa, sehingga jika terdapat surat edaran yang muatan materinya bersifat pengaturan serta memuat sanksi maka surat edaran tersebut dianggap tidak memiliki keabsahan, karena tidak sesuai dengan sifat, fungsi dan kedudukannya. | | --- | --- | A. PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara hokum.1 Konsekuensi dari penetapan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan atas aturan hokum. Artinya setiap tindakan masyarakat, pemerintah ataupenyelenggara Negara harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum menjadi dasar atau pedoman setiap tindakan atau perbuatan masyarakat, pemerintah ataupenyelenggara Negara. Aturan hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk hukum tertulis ditemukan pada peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis dijumpai pada hukum kebiasaan atauhukum adat.2 Salah satu bentuk hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum formal yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentukatau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.3 Eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai instrument hukum untuk memberi, mengatur, membatasi, menja

Pertanyaan Umum

Mengapa surat edaran sering digunakan sebagai dasar tindakan pemerintahan?

Surat edaran digunakan karena berfungsi sebagai kebijakan yang memuat informasi atau pemberitahuan kedinasan sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Apa problematika hukum ketika surat edaran memuat pengaturan umum dan sanksi?

Problematika muncul karena muatan surat edaran tidak sesuai dengan hakikat dan kedudukannya, sebab pengaturan umum dan sanksi seharusnya melekat pada peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.

Apa perbedaan utama surat edaran dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks keabsahan?

Surat edaran berisi petunjuk teknis internal organisasi, sedangkan peraturan perundang-undangan memuat norma yang berlaku umum dan memiliki kekuatan memaksa melalui sanksi.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ethan Miller