Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2020 - Tata Cara Tindakan Penertiban Hewan Ternak

Aug 22, 2026

Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 29 Tahun 2020 mengatur tata cara pengawasan dan penertiban hewan ternak di Kota Sabang. Ketentuan mencakup pengawasan terhadap kandang, izin memelihara, dan mobilisasi hewan ternak, serta rincian penertiban melalui penangkapan, penahanan, pemeliharaan/perawatan, dan pemberian tanda. Penertiban dilaksanakan melalui patroli, operasi penertiban, atau berdasarkan laporan masyarakat, dengan penanganan khusus termasuk penggunaan senjata bius sesuai izin, dosis, dan tanggung jawab pemilik/pemelihara.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman5

Waktu Membaca8 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Tata Cara Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak

Tata Cara Pengawasan

Tata Cara Penertiban

Penertiban melalui Patroli, Operasi, dan Laporan Masyarakat

Pembinaan Pemilik Hewan Ternak

Pelaksana Penertiban

Ketentuan Penggunaan Senjata Bius

Tanda dan Berita Acara Penangkapan

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH SALINAN PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALI KOTA SABANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak, tata cara tindakan penertiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Hewan Ternak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undangundang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentulan daerah Otonomi Kabupaten di propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2758); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115); 5. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Sabang; 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang; 3. Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota Sabang dan Perangkat Daerah Kota; 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH; 5. Penertiban hewan ternak adalah suatu tindakan untuk melakukan pengawasan, penangkapan, penahanan, pemeliharaan/perawatan; 6. Hewan ternak adalah hewan yang diternakkan ataudipelihara oleh orang atau badan meliputi sapi, kerbau, kuda,kambing,domba,biri-biri; 7. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan danatau tempat peternakan hewan; 8. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidakberada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dalam Kota; 9. Memelihara hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan ataumerawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu; 10. Tanda hewan peliharaan adalah tanda yang diberikan dan melekat pada hewan peliharaan; 11. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Sabang; BAB II TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK Pasal 2 (1) Tata cara pengawasan meliputi: a. pengawasan terhadap kandang hewan ternak; b. pengawasan terhadap izin memelihara hewan ternak; dan c. pengawasan terhadap mobilisasi hewan ternak. (2) Tata cara penertiban hewan ternak meliputi: a. penangkapan; b. penahanan; dan c. pemeliharaan/perawatan; dan d. pemberian tanda (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. hewan ternak yang berkeliaran di luar kandang atau padaperkarangan tidak berpagar; b. hewan ternak yang berada pada fasilitas umum; dan c. hewan ternak yang mengganggu keselamatan, keindahandan ketertiban umum. (4) Penahanan... (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdilakukan terhadap hewan ternak yang ditangkap danditempatkan pada tempat penitipan hewan atau tempatpemiliharaan atau tempat lain yang d

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan penertiban hewan ternak dalam peraturan ini?

Penertiban hewan ternak adalah tindakan untuk melakukan pengawasan, penangkapan, penahanan, serta pemeliharaan/perawatan.

Tata cara penertiban hewan ternak apa saja yang diatur?

Penertiban meliputi penangkapan, penahanan, pemeliharaan/perawatan, dan pemberian tanda pada hewan ternak.

Siapa yang berwenang melakukan penertiban hewan ternak?

Penertiban dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang atau tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perangkat gampong, serta TNI/Polri.

Aug 22, 2026

Unggah oleh Valentina