[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-227539-113":53,"doc-detail-227539-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","role-of-kpk-in-eradicating-corruption-in-indonesia-scientific-research-paper","Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia - Karya Ilmiah Penelitian","","Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan institusi pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini membahas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen melalui strategi pencegahan, penyidikan, dan penuntutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa meski KPK berhasil menangani banyak kasus korupsi besar, revisi UU KPK tahun 2019 melemahkan independensi sehingga memengaruhi efektivitas. Rekomendasi menekankan penguatan kewenangan, peningkatan transparansi, serta partisipasi publik.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/role-of-kpk-in-eradicating-corruption-in-indonesia-scientific-research-paper/227539/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/role-of-kpk-in-eradicating-corruption-in-indonesia-scientific-research-paper/227539.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Melati","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-09","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",7,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa latar belakang utama penelitian tentang peran KPK dalam pemberantasan korupsi?","Question",{"text":110,"@type":111},"Penelitian menyoroti bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, memicu ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini mendorong pentingnya peran KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Bagaimana KPK menjalankan tugas dalam pemberantasan korupsi menurut dokumen?",{"text":115,"@type":111},"KPK menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK melakukan supervisi terhadap penegak hukum lain serta fungsi pencegahan melalui kajian sistem pemerintahan dan pendidikan antikorupsi.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Mengapa revisi UU KPK tahun 2019 dinilai melemahkan efektivitas KPK?",{"text":119,"@type":111},"Dokumen menyatakan revisi memperkenalkan Dewan Pengawas KPK yang diberi kewenangan mengawasi serta memberikan izin dalam proses penyadapan dan penyelidikan. Perubahan regulasi ini dipandang melemahkan independensi KPK sehingga berdampak pada efektivitas penanganan kasus besar.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},227539,1789009817,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":102,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":141},962085570644,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_994ba38a5ba835b3df7d355c54d3ed8d","Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia  \nNurhaliza Trie Anna Dewi  \nUIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  \n[Email :](Email : nurhaliza010303@gmail.com)[ ](Email : nurhaliza010303@gmail.com)[nurhaliza010303@gmail.com](Email : nurhaliza010303@gmail.com)  \nAlamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten  \n[Korespondensi Penulis :](Korespondensi Penulis : nurhaliza010303@gmail.com)[ ](Korespondensi Penulis : nurhaliza010303@gmail.com)[nurhaliza010303@gmail.com](Korespondensi Penulis : nurhaliza010303@gmail.com)  \nAbstract : Corruption is a serious problem that hampers economic growth and weakens government institutions in Indonesia. The Corruption Eradication Commission (KPK) was established as an independent institution to eradicate corruption with various strategies, including prevention, investigation, and prosecution. This study aims to analyze the role of the KPK in eradicating corruption in Indonesia with a descriptive qualitative approach based on literature study and secondary data analysis. The results show that although the KPK has successfully handled various major corruption cases, the revision of the KPK Law in 2019 weakened the independence of this institution, thus affecting its effectiveness. The recommendations of this study emphasize the importance of strengthening the KPK's authority, increasing transparency, and public participation in supporting corruption eradication efforts.  \nKeywords : KPK, Corruption Eradication, Law, Good Governance  \nAbstrak : Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan institusi pemerintahan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi dengan berbagai strategi, antara lain pencegahan, penyidikan, dan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalampemberantasan korupsi di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptifberdasarkan studi literaturdan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPK telah berhasil menangani berbagai kasus korupsi besar, revisi UU KPK pada tahun 2019 justru melemahkan independensi lembaga ini sehingga mempengaruhi efektivitasnya. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kewenangan KPK, peningkatan transparansi, dan partisipasi publik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.  \nKata Kunci : KPK, Pemberantasan Korupsi, Hukum, Good Governance  \n1. LATAR BELAKANG  \nKorupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi tidak hanyamerugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Transparency International dalam laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34/100, yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di sektor  \nReceived: Februari 24, 2025; Revised: Maret 9, 2025; Accepted: Maret 24, 2025; Online Available Maret 27, 2025;  \n* [nurhaliza010303@gmail.com](nurhaliza010303@gmail.com)  \npublik masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Transparency International, 2023) .  \nSejarah panjang korupsi di Indonesia telah menunjukkan bahwa upaya pemberantasannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, serta ketidakefektifan sistem birokrasi dalam mencegah praktik koruptif. Berbagailembaga antikorupsi telah dibentuk sejak era Orde Baru, namun efektivitasnya masihdipertanyakan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembagaindependen yang memiliki kewenangan luas dalam pencegahan dan penindakan korupsi.  \nKPK memiliki berbagai tugas utama, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ","cbCaiuzpiBwnAc7I","https://ap.wps.com/l/cbCaiuzpiBwnAc7I","pdf",1243551,"Indonesian","# LATAR BELAKANG\n## Perkembangan korupsi dan urgensi pemberantasan\n## Pembentukan KPK dan kewenangan antikorupsi\n## Tantangan regulasi pasca revisi UU KPK 2019\n## Hambatan lain: politik, anggaran, dan integritas\n# KAJIAN TEORITIS\n## Korupsi sebagai fenomena kompleks\n## Teori Rent-Seeking Behavior","[{\"question\":\"Apa latar belakang utama penelitian tentang peran KPK dalam pemberantasan korupsi?\",\"answer\":\"Penelitian menyoroti bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, memicu ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini mendorong pentingnya peran KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.\"},{\"question\":\"Bagaimana KPK menjalankan tugas dalam pemberantasan korupsi menurut dokumen?\",\"answer\":\"KPK menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK melakukan supervisi terhadap penegak hukum lain serta fungsi pencegahan melalui kajian sistem pemerintahan dan pendidikan antikorupsi.\"},{\"question\":\"Mengapa revisi UU KPK tahun 2019 dinilai melemahkan efektivitas KPK?\",\"answer\":\"Dokumen menyatakan revisi memperkenalkan Dewan Pengawas KPK yang diberi kewenangan mengawasi serta memberikan izin dalam proses penyadapan dan penyelidikan. Perubahan regulasi ini dipandang melemahkan independensi KPK sehingga berdampak pada efektivitas penanganan kasus besar.\"}]","Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia - Karya Ilmiah Penelitian | PDF",11]