PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - NOMOR 23 TAHUN 2017 - TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sep 10, 2026

Unggah oleh Jake

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 menetapkan tata cara pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2017 serta menggantikan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2016 yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Peraturan mengatur pengertian dasar, termasuk definisi pegawai, tunjangan kinerja, kelas jabatan, serta berbagai kondisi cuti, izin, dan ketentuan disiplin atau ketidakhadiran terkait.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman24

Waktu Membaca37 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TATA CARA PEMBERIAN,PEMOTONGAN,DAN PENGHENTIANPEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA # BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,PEMOTONGAN,DAN PENGHENTIAN PEMBAYARANTUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2017 tentangTunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BadanKepegawaian Negara, perlu mengatur kembalipemberian,pemotongan,dan penghentian pembayarantunjangan kinerja pegawai di lingkungan BadanKepegawaian Negara; b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,Pemotongan,dan Penghentian Pembayaran TunjanganKinerja Pegawai di Lingkungan Badan KepegawaianNegara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehinggaperlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkanPeraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara —2— Pemberian,Pemotongan,dan Penghentian PembayaranTunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BadanKepegawaian Negara; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentangBadan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 128); 5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2017 tentangTunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BadanKepegawaian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 267); 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanKepegawaian Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 998)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1282); 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorRegional Badan Kepegawaian Negara(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834); 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan diLingkungan Badan Kepegawaian Negara(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 961); 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPenyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian KompetensiPegawai Aparatur Sipil Negara(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 1382); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANGTATACARAPEMBERIAN,PEMOTONGAN, DANPENGHENTIANPEMBAYARANTUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. # BABIKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara yangselanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri SipilBadan Kepegawaian Negara dan Pegawai Negeri Sipilyang dipekerjakan atau diperbantukan,termasuk CalonPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan KepegawaianNegara. 2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikankepada Pegawai berdasarkan kelas jabatan yangdibayarkan sesuai capaian kinerja. 3. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokantingkat jabatan ber

Pertanyaan Umum

Apa definisi Pegawai menurut peraturan ini?

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Jake