Peraturan Bupati Aceh Utara - Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten kepada Gampong Tahun Anggaran 2026

Aug 27, 2026

Unggah oleh Eliana

Peraturan Bupati Aceh Utara menetapkan ketentuan pengalokasian bagian dari hasil pajak kabupaten dan retribusi kabupaten kepada gampong untuk tahun anggaran 2026. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait desa dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ruang lingkup mencakup definisi pemerintah kabupaten, bupati, gampong, anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK), serta DBH pajak dan retribusi. Pengalokasian belanja DBH ditetapkan paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi dalam APBK.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman26

Waktu Membaca40 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

BAB II Pengalokasian

Pasal 2

Pasal 3

# BUPATI ACEH UTARAPROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARANOMOR FTAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK KABUPATEN DANRETRIBUSI KABUPATEN KEPADA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANGATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASABUPATI ACEH UTARA, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentangBadan Usaha Milik Desa dan ketentuan Romawi 3 Huruf Cangka 4 huruf a angka 5)Lampiran Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2026,perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentangPengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten danRetribusi Kabupaten Kepada Gampong Tahun Anggaran 2026; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4633); 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara,Republik Indonesia Nomor 6914); 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757); 4.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang KabupatenAceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 108,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6930); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2014 Nomor 113,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6623); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881); 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 8.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentangPajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (LembaranDaerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 247)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten AcehUtara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas QanunKabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang PajakKabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran DaerahKabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 4,TambahanLembaran Kabupaten Aceh utara Nomor 257); 9.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh UtaraTahun Anggaran 2026(Lembaran Daerah Kabupaten AcehUtara Tahun 2026 Nomor 1) 10.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita DaerahKabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 21); 11.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenAceh Utara Tahun Anggaran 2026 (Berita DaerahKabupaten Aceh Utara Tahun 2026 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATIACEH UTARA TENTANGPENGALOKASIAN B

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan DBH Pajak dan Retribusi dalam peraturan ini?

DBH Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Kabupaten.

Berapa batas minimal pengalokasian belanja DBH Pajak dan Retribusi?

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan belanja DBH Pajak dan Retribusi paling sedikit 10% dari rencana pendapatan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBK.

Apa dasar kewenangan penetapan Peraturan Bupati ini?

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang desa serta pedoman penyusunan APBD, sekaligus merujuk ketentuan terkait BUM Desa dan pedoman anggaran tahun anggaran 2026.

Aug 27, 2026

Unggah oleh Eliana