Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 42 Tahun 2023 - Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang

Sep 10, 2026

Unggah oleh Miles

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 42 Tahun 2023 mengatur tata cara penyertaan dan penatausahaan modal pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang (BUMU). Regulasi ini menetapkan dasar pertimbangan, ruang lingkup istilah seperti UNNES, Rektor, BOAB, BUMU, dan BP PTNBH, serta sumber penyertaan modal dari dokumen pelaksanaan anggaran UNNES selain APBN dan/atau sumber sah lainnya. Penggunaan modal mencakup pendirian BUMU dan penambahan penyertaan modal, termasuk ketentuan kemampuan keuangan UNNES serta skema pengurangan penyertaan melalui penjualan saham dan pengalihan aset.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGNOMOR 42 TAHUN 2023TENTANG # TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODALPADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, MenimbangBahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6ayat 1 Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentangBadan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang,makaperlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata CaraPenyertaan dan Penatausahaan Modal pada BadanUsaha Milik Universitas Negeri Semarang; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara_RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 158,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan dan PengelolaanPerguruan Tinggi (Lembaran Negara_RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 16,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentangBentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan TinggiNegeri Badan Hukum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 110,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015tentang Bentuk dan Mekanisme PendanaanPerguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6461); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentangPerguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UniversitasNegeri Semarang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 197,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824); 6.Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas NegeriSemarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata CaraInvestasi,Kegiatan Usaha,dan Pengawasan InvestasiUniversitas Negeri Semarang; 7.Peraturan Rektor Universitas Negeri SemarangNomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan DanaPerguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UniversitasNegeri Semarang; 8.Peraturan Rektor Universitas Negeri SemarangNomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Universitas Negeri Semarang; 9.Peraturan Rektor Universitas Negeri SemarangNomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan TataKerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas NegeriSemarang; 10.Peraturan Rektor Universitas Negeri SemarangNomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha MilikUNNES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANREKTORTENTANGTATACARAPENYERTAANDANPENATAUSAHAAN1MODAL PADABADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. # BABIKETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebutUNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 2.Rektoradalah pemimpin UNNESyangmenyelenggarakan dan mengelola UNNES. 3.Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis yang selanjutnyadisingkat BOAB adalah unit kerja non struktural dibidang pengembangan dan pengelolaan usahakomersial untuk menunjang pelaksanaan tridarmaperguruan tinggi. 4.Badan Usaha adalah entitas hukum yang telahdidirikan dan diakui oleh hukum untuk melakukanberbagai aktivitas ekonomi atau bisnis. 5.Badan Usaha Milik UNNES yang selanjutnya disebutBUMU adalah badan usaha otonom dan mandiriberbadan hukum yang menyelenggarakan usahadalam rangka memanfaatkan aset dan modal yangmayoritas dimiliki oleh UNNES. 6.Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri BadanHukum yang selanjutnya disebut BP PTNBH adalahsubsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepadaPerguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara untuk penyelenggaraan dan pengelolaanPendidikan Tinggi. 7.Usaha Komersial adalah kegiatan ekonomi yangdilakukan oleh individu,badan usaha,atau entitashukum lainnya dengan tujuan utama

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan Penyertaan Modal dalam peraturan ini?

Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang dan/atau sumber lain yang sah.

Sumber apa saja yang dapat menjadi dasar Penyertaan Modal atau Penambahan Penyertaan Modal UNNES ke BUMU?

Penyertaan Modal atau Penambahan Penyertaan Modal bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran UNNES selain APBN dan/atau sumber lainnya yang sah, termasuk dana segar, proyek untuk BUMU, piutang, serta aset yang tidak termasuk kategori tertentu.

Bagaimana cara pengurangan Penyertaan Modal UNNES pada BUMU dapat dilakukan?

Pengurangan Penyertaan Modal dapat dilakukan melalui penjualan saham BUMU milik UNNES, pengalihan aset BUMU untuk Penyertaan Modal UNNES pada BUMU lain, atau pengalihan aset BUMU untuk dikembalikan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Miles