[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-230885-113":53,"doc-detail-230885-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","regulation-of-the-procurement-of-government-employees-with-employment-agreements-a-study-on-the-padang-city-government","Pengaturan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja - Studi Pada Pemerintah Kota Padang","","Penelitian ini mengkaji pengaturan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Kota Padang melalui analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif yang didukung yuridis empiris melalui penelitian lapangan di instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum, karena masih terdapat pegawai berstatus honorer. Selain itu, pengaturan belum memenuhi hierarki peraturan, karena ketentuan tingkat lebih rendah tidak selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/regulation-of-the-procurement-of-government-employees-with-employment-agreements-a-study-on-the-padang-city-government/230885/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/regulation-of-the-procurement-of-government-employees-with-employment-agreements-a-study-on-the-padang-city-government/230885.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Seraphina","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-06","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":80},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa dasar hukum yang mendorong pengadaan PPPK di Pemerintah Kota Padang?","Question",{"text":109,"@type":110},"Pengadaan PPPK didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 terkait pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Mengapa pengaturan pengadaan PPPK di Pemerintah Kota Padang dinilai belum memberikan kepastian hukum?",{"text":114,"@type":110},"Karena meskipun pengaturan menyebut tenaga honorer dikelola dalam dua kategori (PNS dan PPPK), dalam praktik masih terdapat pegawai berstatus honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Apa akibat hukum yang timbul dari disahkannya pengaturan pengadaan PPPK?",{"text":118,"@type":110},"Akibatnya meliputi batal pelaksanaan seleksi PPPK, tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti seleksi, tunjangan PPPK belum terakomodir dalam APBD Kota Padang, serta tertundanya pengadaan seleksi dan waktu pengangkatan PPPK.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},230885,1789056292,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":80,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141},962075114101,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/e000253a75eb197efd?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1780044092746381165","Unes Journal of Swara Justisia  \ne-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701  \nVolume 8, Issue 4, Januari 2025  \n[https://swarajustisia.unespadang.ac.id](https://swarajustisia.unespadang.ac.id)  \nPengaturan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Studi Pada Pemerintah Kota Padang)  \nMirza Ardila 1*, Otong Rosadi 2, Neni Vesna Madjid 3  \n1,2,3 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia  \n*[Corresponding Author:](Corresponding Author: mirzaardila25@gmail.com)[ mirzaardila25@gmail.com](Corresponding Author: mirzaardila25@gmail.com)  \n\n| Info Artikel | Abstrak\u003Cbr>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang diwajibkan melakukan pengadaan PPPK untuk menghapus status pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dantelah berhasil melakukan beberapa kali pengadaan pengadaan PPPK. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Padang tercatat telah melakukan pengadaan PPPKberdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dan telah melantik 2.828 orang ASNPPPK. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Pemerintahan Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan; Pertama, Pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintah Kota Padang belum menggambarkan adanya kepastian hukum karena dalam Pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintah Kota Padang dinyatakan bahwa seluruh tenaga kerja honorer yang berkerja di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah dikelola dalam dua kategori yaitu sebagai PNS dan PPPK akan tetapi sampai saat ini masih ada pegawai yang berstatus sebagai honorer di pemerintah Kota Padang. Selain itu, Pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintahan Kota Padang juga belum memenuhi konsep tataurutan (hirarki) peraturan perundang-undangan karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Pada Instansi Daerah tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undang yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Kedua, Akibat hukum yang timbul dari disahkannya pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintah Kota Padang yaitu: a) batal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK, b) beberapa orang tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi tidak dapatmengikuti seleksi, c) tidak terakomodirnya tunjangan PPPK oleh APBD Kota  Padang, dan d) tertundanya pengadaan seleksi dan waktu pengangkatan PPPK. \u003Cbr> Abstract \u003Cbr>Article 5 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN) states that ASN employees only consist of civil servants and Government Employees with Employment Agreements (PPPK). With this provision, the Padang City Government is required to procure PPPK to remove the status of honorary employees in the Padang City Government and has succeeded in procuring PPPK several times. In 2023, the Padang City Government is recorded to have procured PPPK based on the Regulation of the Minister of State |\n| --- | --- |\n| Direvisi, 28/01/2025 Diterima, 12/02/2025 Dipublikasi, 16/02/2025 |  |\n| Kata Kunci:\u003Cbr>Pengaturan; Pengadaan; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |  |\n|  |  |\n| Keywords:\u003Cbr>Arrangement;\u003Cbr>Procurement; Government Employees with Employment Agreements |  |\n\nDOI: [https://doi.org/10.31933/w81kw812](https:/","cbCaivzrwf3wQwqt","https://ap.wps.com/l/cbCaivzrwf3wQwqt","pdf",566728,12,"Indonesian","# Abstrak\n## Dasar Hukum dan Kewajiban Pengadaan PPPK\n## Metode Penelitian\n## Temuan: Kepastian Hukum\n## Temuan: Hirarki Peraturan Perundang-Undangan\n## Akibat Hukum","[{\"question\":\"Apa dasar hukum yang mendorong pengadaan PPPK di Pemerintah Kota Padang?\",\"answer\":\"Pengadaan PPPK didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 terkait pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional.\"},{\"question\":\"Mengapa pengaturan pengadaan PPPK di Pemerintah Kota Padang dinilai belum memberikan kepastian hukum?\",\"answer\":\"Karena meskipun pengaturan menyebut tenaga honorer dikelola dalam dua kategori (PNS dan PPPK), dalam praktik masih terdapat pegawai berstatus honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang.\"},{\"question\":\"Apa akibat hukum yang timbul dari disahkannya pengaturan pengadaan PPPK?\",\"answer\":\"Akibatnya meliputi batal pelaksanaan seleksi PPPK, tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti seleksi, tunjangan PPPK belum terakomodir dalam APBD Kota Padang, serta tertundanya pengadaan seleksi dan waktu pengangkatan PPPK.\"}]","Pengaturan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja - Studi Pada Pemerintah Kota Padang | PDF",18]