Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia - Nomor 13 Tahun 2023 - Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Sep 10, 2026

Unggah oleh William

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 menetapkan pedoman pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil bagi lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada instansi pusat dan daerah. Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan PNS lulusan IPDN serta ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dasar pertimbangan penggantian ketentuan sebelumnya. Ruang lingkup mencakup tahapan penyusunan kebutuhan, penetapan kebutuhan, seleksi, pengukuhan, pelantikan, pengangkatan, dan ikatan dinas lulusan IPDN.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman40

Waktu Membaca1 jam 2 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

# BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA No.755,2023 # KEMENDAGRI. Pemenuhan Kebutuhan PNSLulusan IPDN.Pencabutan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG # PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN SEKOLAHKEDINASAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalamrangka pemenuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan InstitutPemerintahan Dalam Negeri pada instansi pusat dandaerah,perlu pedoman dalam pelaksanaan pemenuhankebutuhan Pegawai Negeri Sipil Bagi Lulusan SekolahKedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun2013 tentang Pelantikan Lulusan Institut PemerintahanDalam Negeri sebagai Pamong Praja Muda,PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentangUpacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja MudaInstitut Pemerintahan Dalam Negeri,Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang PedomanPenentuan Kebutuhan Calon Praja Institut PemerintahanDalam Negeri,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan InstitutPemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan TugasLulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sertaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja InstitutPemerintahan Dalam Negeri perlu disesuaikan dengandinamika kebutuhan Pegawai Negeri Sipil LulusanInstitut Pemerintahan Dalam Negeri dan ketentuanperaturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; C.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkanPeraturan Menteri Dalam Negeri tentang PemenuhanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan SekolahKedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 2023,No.755 Mengingat :1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 68,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentangKementerian Dalam Negeri(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 286); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut PemerintahanDalam Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 810)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstitut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);

Pertanyaan Umum

Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023?

Peraturan ini mengatur pedoman pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil bagi lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada instansi pusat dan daerah.

Apa yang dimaksud dengan “Pemenuhan Kebutuhan” dalam peraturan ini?

“Pemenuhan Kebutuhan” adalah proses dari tahap penyusunan kebutuhan, penetapan kebutuhan, seleksi, pengukuhan, pelantikan, pengangkatan, hingga Ikatan Dinas Lulusan IPDN.

Siapa yang termasuk dalam definisi PNS Lulusan IPDN?

PNS Lulusan IPDN adalah calon PNS lulusan IPDN yang telah diangkat menjadi PNS dan ditempatkan pada instansi pusat maupun instansi daerah.

Sep 10, 2026

Unggah oleh William