[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-228799-113":3,"detail-sidebar-cat-0-id-113":81,"doc-detail-228799-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":74,"head_meta":76,"extra_data":78,"updated_unix":80},113,"id","regulation-of-the-minister-of-finance-of-the-republic-of-indonesia-management-of-village-fund-for-fiscal-year-2026","Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia - Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026","","Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan ketentuan pengelolaan dana desa untuk tahun anggaran 2026. Dasar pengaturan bersumber dari ketentuan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, regulasi pengelolaan transfer ke daerah, serta ketentuan APBN tahun anggaran 2026 yang mewajibkan rincian dan tata kelola dana desa ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan ini disusun sebagai payung yang komprehensif, termasuk ketentuan rincian dan kriteria dana desa pada tahun anggaran 2026 serta tata cara pelaksanaannya.",{"@graph":14,"@context":73},[15,34,56],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/","Penelitian & Laporan",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/regulation-of-the-minister-of-finance-of-the-republic-of-indonesia-management-of-village-fund-for-fiscal-year-2026/228799/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/regulation-of-the-minister-of-finance-of-the-republic-of-indonesia-management-of-village-fund-for-fiscal-year-2026/228799.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Stanford","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-04","2026-09-10",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":55},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",6,{"@type":57,"mainEntity":58},"FAQPage",[59,65,69],{"name":60,"@type":61,"acceptedAnswer":62},"Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini?","Question",{"text":63,"@type":64},"Peraturan ini mengatur pengelolaan dana desa untuk tahun anggaran 2026, termasuk rincian dan kriteria dana desa serta tata cara pelaksanaannya.","Answer",{"name":66,"@type":61,"acceptedAnswer":67},"Apa dasar hukum utama penetapan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026?",{"text":68,"@type":64},"Dasar hukumnya mencakup ketentuan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pengelolaan transfer ke daerah, serta ketentuan APBN tahun anggaran 2026 yang menetapkan rincian dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan.",{"name":70,"@type":61,"acceptedAnswer":71},"Apa definisi penting yang disebutkan pada bagian ketentuan umum?",{"text":72,"@type":64},"Pada ketentuan umum, dokumen menetapkan pengertian seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan istilah terkait Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk keperluan pelaksanaan peraturan.","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":75,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":77,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":79,"site_id":7},228799,1789029228,{"code":4,"msg":82,"data":83},"success",[84,89,93,97,101,105,108,112,116,120,124],{"id":85,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":86,"show_sort_weight":87,"slug":88},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":90,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":91,"show_sort_weight":87,"slug":92},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":94,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":95,"show_sort_weight":87,"slug":96},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":98,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":99,"show_sort_weight":87,"slug":100},51,"Komik","comic",{"id":102,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":103,"show_sort_weight":87,"slug":104},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":106,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":87,"slug":107},54,"research-report",{"id":109,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":110,"show_sort_weight":87,"slug":111},49,"Sastra","literature",{"id":113,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":114,"show_sort_weight":87,"slug":115},52,"Teknologi","technology",{"id":117,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":118,"show_sort_weight":87,"slug":119},50,"Ujian","exam",{"id":121,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":122,"show_sort_weight":87,"slug":123},57,"Umum","general",{"id":125,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":126,"show_sort_weight":4,"slug":127},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":82,"data":129},{"doc_id":79,"user_id":130,"nickname":42,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":106,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":55,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":137,"language":138,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":12,"update_tm":80,"read_time":142},2336477552062,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_994ba38a5ba835b3df7d355c54d3ed8d","PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2026  \nTENTANG  \nPENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026  \nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  \nMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  \nMenimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  \npemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;  \nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, rincian dana desayang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahunanggaran berjalan, rincian dana desa yang dihitungpada tahun anggaran berjalan, dan kriteria tertentu dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;  \nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desaberdasarkan hasil perhitungan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;  \nd. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;  \n-2-  \ne. bahwa untuk melaksanakan simplifikasi regulasi, perlu diatur ketentuan mengenai rincian dana desa dankriteria tertentu dana desa sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b untuk tahun anggaran 2026, serta pengelolaan dana desa sebagaimanadimaksud dalam huruf c dan huruf d, dalam suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif;  \nf. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam hurufa, hurufb, hurufc, hurufd, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;  \nMengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  \nRepublik Indonesia Tahun 1945;  \n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  \n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  \n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);  \n5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);  \n6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambaha","cbCaid7JQhlN4SsE","https://ap.wps.com/l/cbCaid7JQhlN4SsE","pdf",42509589,2003,"Indonesian","# Ketentuan Umum\n## Pengertian dan Istilah\n# Penetapan\n## Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026","[{\"question\":\"Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini?\",\"answer\":\"Peraturan ini mengatur pengelolaan dana desa untuk tahun anggaran 2026, termasuk rincian dan kriteria dana desa serta tata cara pelaksanaannya.\"},{\"question\":\"Apa dasar hukum utama penetapan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026?\",\"answer\":\"Dasar hukumnya mencakup ketentuan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pengelolaan transfer ke daerah, serta ketentuan APBN tahun anggaran 2026 yang menetapkan rincian dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan.\"},{\"question\":\"Apa definisi penting yang disebutkan pada bagian ketentuan umum?\",\"answer\":\"Pada ketentuan umum, dokumen menetapkan pengertian seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan istilah terkait Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk keperluan pelaksanaan peraturan.\"}]","Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia - Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 | PDF",3085]