Pemangkasan Transfer ke Daerah dan Risiko Disparitas Spasial Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurelia

Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terdalam dalam 25 tahun desentralisasi fiskal menimbulkan risiko meningkatnya disparitas spasial pembangunan infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, TKD turun tajam dan DAK Fisik merosot ekstrem, sehingga mengubah kapasitas belanja daerah. Analisis deskriptif kualitatif berbasis data sekunder mengkaji implikasi kebijakan tersebut serta mempertegas pola dampak melalui studi kasus Kabupaten Polewali Mandar, Rejang Lebong, dan Berau.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar Kebijakan Pemangkasan TKD dan DAK Fisik

Peran TKD dalam Pemerataan Pembangunan

Tantangan Kapasitas Fiskal Daerah dan Ketergantungan PAD

Homepage Journal: [https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS](https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS) Pemangkasan Transfer ke Daerah dan Risiko Disparitas Spasial Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Regional Transfer Reductions and the Risk of Spatial Disparities in Infrastructure Development in Indonesia Muhammad Adhim Halim Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tadulako *[Corespondence Author:](Corespondence Author: muhammadadhimhalim@untad.ac.id)[ muhammadadhimhalim@untad.ac.id](Corespondence Author: muhammadadhimhalim@untad.ac.id) Artikel Penelitian Article History: Received: 28 Jan, 2026 Revised: 16 Mar, 2026 Accepted: 31 Mar, 2026 Kata Kunci: Transfer Ke Daerah, Desentralisasi Fiskal, Disparitas Spasial, Infrastruktur Wilayah, Perencanaan Wilayah dan Kota Keywords: Transfers to Regions, Fiscal Decentralization, Spatial Disparities, Regional Infrastructure, Regional and Urban Planning DOI: 10.56338/jks.v9i3.10709 ABSTRAK Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mencatat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terdalam sepanjang 25 tahun desentralisasi fiskal: dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026, dengan DAK Fisik yang turun ekstrem dari Rp36,9 triliun menjadi hanya Rp5 triliun. Artikel ini menganalisis implikasikebijakan tersebut terhadap risiko disparitas spasial pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui pendekatan analisis deskriptif kualitatif berbasis data sekunder dari Kementerian Keuangan, BPS, KPPOD, dan berbagai sumber kebijakan. Studikasus dari Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) digunakan untuk mempertegas pola dampak di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwapemangkasan TKD berisiko memperlebar ketimpangan infrastruktur antarwilayah secara asimetris, di mana daerah dengan PAD rendah terutama di Kawasan Timur Indonesia menanggung beban yang tidak proporsional. Kondisi ini berpotensimemperburuk disparitas spasial yang telah lama menjadi tantangan strukturalperencanaan wilayah Indonesia dan bertentangan dengan target pemerataan dalam RPJMN 2025-2029. Diperlukan reformulasi kebijakan TKD yang lebih sensitif terhadap kapasitas fiskal daerah dan berorientasi pada keadilan spasialpembangunan infrastruktur. ABSTRACT In the past two years, Indonesia has recorded the deepest cuts in Regional Transfers (TKD) in 25 years of fiscal decentralization: from IDR 919 trillion in 2025 to IDR 693 trillion in 2026, with the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) dropping drastically from IDR 36.9 trillion to just IDR 5 trillion. This article analyzes the implications of this policy on the risk of spatial disparity in infrastructure development in Indonesia through a qualitative descriptive analysis approach based on secondary data from the Ministry of Finance Statistics Indonesia (BPS), Regional Development Planning Agency (KPPOD), and various policy sources. Case studies from Polewali Mandar Regency (West Sulawesi), Rejang Lebong Regency (Bengkulu), and Berau Regency (East Kalimantan) are used to clarify the impact patterns on the ground. The analysis shows that TKD cuts risk widening infrastructure disparities between regions inan asymmetric manner, with regions with low Regional Original Income (PAD), particularly in Eastern Indonesia, bearing a disproportionate burden. This situation has the potential to exacerbate spatial disparities that have long been a structural challenge to Indonesian regional planning and contradict the equity targets set in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). It is necessary to reformulate the TKD policy to be more sensitive to regional fiscal capacity and oriented towards spatial justice in infrastructure development. PENDAHULUAN Ketika pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Khusus Fisik dari Rp36,9 triliun menjadi hanya Rp5 triliun pada 2026, dampaknya tidak berhenti di angka. Kabupat

Pertanyaan Umum

Apa yang terjadi pada Transfer ke Daerah dan DAK Fisik dalam dua tahun terakhir?

TKD dipangkas tajam dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026, sementara DAK Fisik turun drastis dari Rp36,9 triliun menjadi sekitar Rp5 triliun. Pemangkasan ini menandai penurunan terdalam dalam periode desentralisasi fiskal 25 tahun.

Bagaimana pemangkasan TKD memengaruhi risiko disparitas spasial pembangunan infrastruktur?

Pemangkasan TKD berisiko memperlebar ketimpangan infrastruktur antarwilayah secara asimetris. Daerah dengan PAD rendah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, menanggung beban yang tidak proporsional.

Mengapa perlu reformulasi kebijakan TKD menurut artikel ini?

Karena kondisi tersebut berpotensi memperburuk disparitas spasial yang sudah menjadi tantangan struktural perencanaan wilayah. Artikel menekankan kebutuhan TKD yang lebih sensitif terhadap kapasitas fiskal daerah dan berorientasi pada keadilan spasial pembangunan infrastruktur.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurelia