INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA - NOMOR 25 TAHUN 2019 - TENTANG PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH - TRIWULAN IV TAHUN 2018

Q: Siapa yang diwajibkan melaksanakan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja?

Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja perangkat daerah sesuai Lampiran. Pengukuran juga mencakup perjanjian kinerja pejabat Eselon III dan Eselon IV serta rencana aksi.

Q: Apa saja yang harus disampaikan dan dalam format apa?

Hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi harus dikumpulkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai format pada lampiran. Penyampaian kolektif dilakukan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kepala bidang terkait.

Q: Kapan batas waktu penyampaian hasil pengukuran?

Paling lambat tanggal 23 Maret 2019, disertai alamat email perkin@bapedadki.net.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ben Jamin

Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2019 mengatur pelaksanaan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan pejabat pada level Eselon III serta Eselon IV, termasuk pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Para kepala perangkat daerah wajib menggunakan format pada Lampiran, mengoordinasikan pengumpulan hasil hardcopy dan softcopy, lalu menyampaikan rekap kolektif paling lambat 23 Maret 2019 melalui alamat perkin@bapedadki.net. Lampiran menyediakan format tabel realisasi, capaian, serta faktor pendorong dan penghambat.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman6

Waktu Membaca9 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Instruksi Sekretaris Daerah

Tujuan dan dasar pelaksanaan

Pihak yang ditugaskan

Waktu dan mekanisme penyampaian

Lampiran: Format pengukuran realisasi perjanjian kinerja

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG # PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAHTRIWULAN IV(EMPAT)TAHUN 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor_25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan EvaluasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,dengan ini menginstruksikan: Kepada:Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Untuk KESATU:Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan halsebagai berikut: a.melakukan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerahsesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I InstruksiSekretaris Daerah ini; b.melakukan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon Ⅲ dilingkungan organisasinya sesuai contoh format sebagaimana tercantumdalam Lampiran il Instruksi Sekretaris Daerah ini; c.melakukan pengukuran realisasi Ferjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dilingkungan organisasinya sesuai contoh format sebagaimana tercantumdalam Lampiran IIl Instruksi Sekretaris Daerah ini; d.melakukan pengukuran realisasi Rencana Aksi Perjanjian KinerjaPerangkat Daerah sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalamLampiran IV Instruksi Sekretaris Daerah ini; e.mengoordinasikan pengumpulan hasil pengukuran realisasi PerjanjianKinerja dan Rencana Aksi Unit Kerja pada Perangkat Daerah diLingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf asampai dengan huruf d dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuaiformat yang dapat diunduh pada link:http://bit.ly/lnsekdaPerkin;dan f.menyampaikan secara kolektif hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerjadan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepala BidangPerencanaan,Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan,palinglambat tanggal 23 Maret 2019,dengan alamat email :perkin@bapedadki.net. 2 KEDUA:Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui BidangPemerintahan,Bidang Kesejahteraan Rakyat,Bidang Perekonomian,sertaBidang Sarana,Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup mengoordinasikanserta memberikan dukungan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksudpada diktum KESATU agar sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I,Lampiran II,Lampiran Ill dan Lampiran IV Instruksi Sekretaris Daerah ini. KETIGAKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasilpelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris DaerahProvinsi DKI Jakarta. Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 Maret 2019 Sekretacs Daerah Provinsi Daerah Khususbukota Jakarta, CngSun SaefullahNIP 196402111984031002 Tembusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lampiran1:Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor25 TAHUN 2019Tanggal 21 Maret 2019 ## FORMAT PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA ESELON H | No | Sasaran Strategis | No | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi s.d.31
Desember 2018 | | Capaian s.d.31
Desember 2018 | | Faktor Pendorong
Capaian (>60%) | Faktor Penghambat
Capaian (<60%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | Vol | Sat | Vol | Sat | Vol | Sat | | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | | 6 | | 7=(6/5 | )*100% | 8
9 | | | 1 | Tercapainya sasaran
RPJMD | 1 | Rata rata capajan sasaran RPJMD | 75 | % | | | | | | | | 2 | Tercapainya sasaran
RENSTRA OPD | 1 | Rata-rata capaian sasaran RENSTRA OPD | 80 | % | | | | | | | | 3 | Terwujudnya
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan | 1 | Persentase progres penyelesaian
tindaklanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal | 100 | % | | | | | | | |

Pertanyaan Umum

Siapa yang diwajibkan melaksanakan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja?

Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja perangkat daerah sesuai Lampiran. Pengukuran juga mencakup perjanjian kinerja pejabat Eselon III dan Eselon IV serta rencana aksi.

Apa saja yang harus disampaikan dan dalam format apa?

Hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi harus dikumpulkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai format pada lampiran. Penyampaian kolektif dilakukan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kepala bidang terkait.

Kapan batas waktu penyampaian hasil pengukuran?

Paling lambat tanggal 23 Maret 2019, disertai alamat email perkin@bapedadki.net.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ben Jamin