Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 60 Tahun 2016 - Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat

Sep 10, 2026

Unggah oleh Riley

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 60 Tahun 2016 menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat. Landasan pembentukan berasal dari ketentuan Pemerintah dan qanun daerah terkait pembentukan perangkat daerah. Dokumen memuat pertimbangan serta daftar peraturan yang menjadi dasar hukum, kemudian mengatur ketentuan umum termasuk definisi daerah, pemerintah kabupaten, bupati, dinas, kepala dinas, sekretariat, bidang, hingga istilah tugas, fungsi, dan jabatan fungsional.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman20

Waktu Membaca31 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu: Kedudukan

Paragraf 1: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 2

BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BARAT DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, BUPATI ACEH BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi , dan tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat; b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu me netapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang... -2- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; 9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang... -3- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati. 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelengg

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 60 Tahun 2016?

Peraturan ini menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.

Apa dasar pertimbangan penerbitan peraturan ini?

Penerbitan didasarkan pada kebutuhan membentuk perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah dan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang pembentukan serta susunan perangkat daerah.

Apa saja istilah yang diatur pada ketentuan umum dalam peraturan ini?

Ketentuan umum memuat definisi seperti Daerah/Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Bupati, Sekda, Dinas dan Kepala Dinas, sekretariat, bidang, subbagian, seksi, UPTD, serta pengertian tugas dan fungsi.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Riley