PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN - RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT (BKD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sep 10, 2026

Unggah oleh Bintang

Peraturan Bupati Lampung Selatan mengatur rincian tugas jabatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan menetapkan dasar hukum nasional dan daerah terkait pembentukan perangkat daerah serta penyelenggaraan aparatur sipil negara. Dokumen memuat ketentuan umum, termasuk definisi daerah, pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, dan struktur internal BKD. Selanjutnya mengatur susunan organisasi serta struktur, termasuk sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman31

Waktu Membaca48 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 3

BAB III RINCIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

# BUPATILA M PUN G SELATANPROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KEPEGAWALANDAN DIKLAT (BKD)KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN, Menimbang :a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat(1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah KabupatenLampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,maka perlu diatur Rincian Tugas Jabatan pada BadanKepegawaian dan Diklat (BKD)Kabupaten Lampung Selatan; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,maka perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kepegawaiandan Diklat (BKD)Kabupaten Lampung Selatan; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956,Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,Undang-UndangDarurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahTingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan DaerahTingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821); 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 58,Tambahan LembaranRepublik Indonesia Nomor 5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentangPendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887); 8.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung SelatanNomor 16); 9.Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi,serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten LampungSelatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATANPADA BADANKEPEGAWAIANDAN DIKLAT (BKD)KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. ## BABIKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2.Pemerintah Daerah adalahBupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. 3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenLampung Selatan. 6.Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkatBKD adalah Badan Kepegawaian,Pendidikan dan LatihanKabupaten Lampung Selatan. 7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan. 8.Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis padaBadan Kepegawaian dan Diklat Kabupat

Pertanyaan Umum

Apa dasar pertimbangan penetapan Peraturan Bupati ini?

Peraturan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan terkait perangkat daerah serta pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga diperlukan pengaturan rincian tugas jabatan pada BKD Kabupaten Lampung Selatan.

Apa yang dimaksud dengan BKD dalam peraturan ini?

BKD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disingkat BKD dan menjadi perangkat yang diatur tugas serta susunannya dalam peraturan ini.

Bagaimana susunan organisasi BKD diatur?

Susunan organisasi BKD mencakup kepala badan, sekretaris dengan beberapa sub bagian, bidang pengadaan dan mutasi pegawai, bidang pendidikan latihan dan pengembangan pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan pensiun pegawai, bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian, unit pelaksana teknis, serta kelompok jabatan fungsional.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Bintang