Peraturan Bupati Konawe Selatan - Nomor 118 Tahun 2023 - Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024

Sep 10, 2026

Peraturan Bupati Konawe Selatan menetapkan Standar Biaya Umum (SBU) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024. Penetapan dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan APBD berjalan lebih efisien serta efektif. Dasar pertimbangan memuat kebutuhan penetapan SBU sebagai pedoman pengelolaan belanja daerah. Peraturan juga merujuk ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, pengelolaan keuangan daerah, serta pedoman penyusunan anggaran.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman44

Waktu Membaca1 jam 8 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

TENTANG

Standar Biaya Umum (SBU)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Menimbang

Mengingat

# BUPATI KONAWE SELATANPROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE SELATANNOMOR:118 TAHUN 2023 ## TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 # BUPATI KONAWE SELATANPROVINSI SULAWESI TENGGARAPERATURAN BUPATI KONAWE SELATANNOMOR:118 TAHUN 2023 ## TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN KONAWE SELATANTAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI KONAWE SELATAN, Menimbang::a.bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran2024 dapat berjalan lebih efisien dan efektif,perlu menetapkanStandar Biaya Umum Pemerintah Daerah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang StandarBiaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024. Mengingat::1.Pasal 18(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851); 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3455); 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); —2— 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421); 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang(RPJP)Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700); 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daer

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penetapan Standar Biaya Umum (SBU) dalam peraturan ini?

Untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 berjalan lebih efisien dan efektif.

Apa ruang lingkup peraturan bupati ini?

Penetapan Standar Biaya Umum (SBU) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.

Apa dasar hukum yang dirujuk dalam peraturan ini?

Peraturan ini mencantumkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang keuangan negara serta pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Oliver Hayes