PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE - NOMOR 60 TAHUN 2016 - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE A

Sep 4, 2026

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 60 Tahun 2016 menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A. Regulasi ini disusun untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dokumen merumuskan dasar hukum dan ketentuan umum, termasuk definisi Daerah dan Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dinas.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman21

Waktu Membaca32 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

# BUPATI KEPULAUAN SANGIHEPROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG # KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE AKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Dacrah Kabupaten Kepulauan Sangihe,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,Susunan Organiasi,Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe; Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat Ⅱ di Sulawesi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822); 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman'ModalDalam Negeri(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1970 Nomor 47,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2944); —2— 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4724); 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234); 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lermbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentangFormasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentangFormasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4018)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangPengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4263)scbagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lem

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016?

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sehingga perlu menetapkan aturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas terkait.

Dinas mana yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut?

Peraturan ini mengatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Apa yang dimuat dalam Bab I Ketentuan Umum?

Bab I memuat ketentuan umum melalui Pasal 1, termasuk pengertian Daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemahaman istilah dalam peraturan.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Emma Wilson