Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2023 - Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah

Sep 10, 2026

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2023 mengatur pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Daerah. Regulasi ini bertujuan mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi dengan prinsip selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Pengaturan juga menegaskan penyesuaian dari ketentuan sebelumnya agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah. Ketentuan umum menetapkan definisi dan singkatan yang dipakai dalam pelaksanaan peraturan ini.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman15

Waktu Membaca23 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikandalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukandengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipilmelalui jalur Pendidikan; b. bahwa pengaturan mengenai tugas belajar yang diaturmelalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2010, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian dan kebijaksanaan otonomi daerah sertaperkembangan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); [https://jdih.luwuutarakab.go.id/](https://jdih.luwuutarakab.go.id/) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No

Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2023?

Mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi lewat pemberian tugas belajar yang selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Bagi siapa tugas belajar diatur dalam peraturan ini?

Tugas belajar diatur bagi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Peraturan ini menggunakan kerangka dasar regulasi apa saja?

Peraturan mencantumkan dasar hukum antara lain Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ketentuan pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait manajemen PNS dan pengembangan kompetensi.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Nguyễn Văn Học