PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA - NOMOR 49 TAHUN 2008 - URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ivy

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2008 menetapkan uraian tugas pejabat struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Aturan ini menjadi tindak lanjut pengaturan organisasi dan tata kerja dinas daerah serta rujukan sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah. Memuat ketentuan umum, kedudukan dinas, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, serta pengaturan rincian kewenangan dan tanggung jawab pejabat dalam penyelenggaraan urusan perhubungan daerah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman19

Waktu Membaca29 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

BAB II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Pertama Kedudukan - Pasal 2

Bagian Kedua Tugas Pokok - Pasal 3

Bagian Ketiga Fungsi - Pasal 4

BAB III Susunan Organisasi

Pasal 5

BAB IV Uraian Tugas

Bagian Pertama Kepala Dinas - Pasal 6

# BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR 49 TAHUN 2008 ## TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT # STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA, :a.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,maka perluditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masingDinas Daerah tersebut; Menimbang b.bahwa untuk maksud huruf a diatas,maka dipandang perlu untukmenetapkan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatuPeraturan Bupati. Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890); 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389); 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang PerubahanNama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah DaerahPropinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741); 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupatenKutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2008 Nomor 12). Memperhatikan :Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi PerangkatDaerah. MEMUTUSKAN Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PEJABATSTRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA. ## BABIKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara; 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3.Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara; 一 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten KutaiKartanegara; 5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten KutaiKartanegara; 6.Kepala Dinas adalah pejabat yang memimpin Dinas Perhubungan; 7.Sekretaris adalah pejabat yang memimpin kesekretariatan pada DinasPerhubungan; 8.Kepala Bidang adalah pejabat yang memimpin Bidang pada DinasPerhubungan; 9.Kepala Sub Bagian adalah pejabat yang memimpin Sub Bagian padasekretariat Dinas Perhubungan; 1

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan Dinas Perhubungan dalam Peraturan Bupati ini?

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dipimpin oleh Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan urusan perhubungan.

Apa tugas pokok Dinas Perhubungan menurut Pasal 3?

Dinas Perhubungan bertugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan.

Apa fungsi yang dijalankan Dinas Perhubungan dalam Pasal 4?

Fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan operasional beserta bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum, pembinaan UPTD, serta pengelolaan ketatausahaan dinas.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ivy