Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2022 - Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan

Sep 2, 2026

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2022 menetapkan petunjuk teknis penerimaan calon peserta didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama serta Pendidikan Kesetaraan. Ketentuan disusun untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Dokumen memuat dasar pertimbangan dan ketentuan umum, termasuk definisi daerah, pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan pendidikan, serta istilah CPDB dan PPDB dalam penyelenggaraan penerimaan.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman47

Waktu Membaca1 jam 12 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

# BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMURPERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU PADAPENDIDIKAN ANAK USIA DINI,PENDIDIKAN DASAR,PENDIDIKANMENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI KUTAI KARTANEGARA, Menimbang:a.bahwa guna meningkatkan akses layanan pendidikan yangobyektif,akuntabel,transparan,dan berkeadilan bagiseluruh masyarakat,perlu adanya pedoman dalampenerimaan calon peserta didik baru pada satuanpendidikan formal,yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (TamanKanak-Kanak,Kelompok Bermain,dan Taman PenitipanAnak),Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar),PendidikanMenengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama)danPendidikan Kesetaraan; b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentangPenerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,SekolahMenengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,perlumenyusun dan menetapkan petunjuk teknis PenerimaanCalon Peserta Didik Baru di daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,dan huruf b,perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon PesertaDidik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini,PendidikanDasar,Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Kesetaraan; Mengingat :1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1953 Nomor 9)Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II TanahLaut,Daerah Tingkat Ⅱ Tapin,dan Daerah Tingkat ITabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan PembentukanDaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2756; 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573); 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1Tahun 2021 tentang Penerimaan CPDB Pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,SekolahMenengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPETUNJUK TEKNISPENERIMAANCALONPESERTADIDIK BARU PADAPENDIDIKANANAKUSIADINI,PENDIDIKAN DASAR,SEKOLAHMENENGAHPERTAMADAN PENDIDIKANKESETARAAN. ## BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom KabupatenKutai Kartanegara. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,nonformal,dan informalpada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalahsuatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampaidengan usia 6 (enam)tahun yang dilakukan melalui pemberianran

Pertanyaan Umum

Dokumen ini mengatur apa secara umum?

Dokumen menetapkan petunjuk teknis penerimaan calon peserta didik baru pada PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Apa tujuan penerapan petunjuk teknis PPDB dalam peraturan ini?

Peraturan bertujuan meningkatkan akses layanan pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Apa yang dimaksud dengan CPDB dan PPDB dalam ketentuan umum?

CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB, sedangkan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.

Sep 2, 2026

Unggah oleh wps_ap_test_251126_0180