[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-230408-113":53,"doc-detail-230408-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","regent-regulation-of-east-aceh-number-22-of-2022-guidelines-for-the-procurement-of-civil-service-personnel","Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2022 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara","","Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2022 menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pengaturan ini disusun untuk mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, berkualitas, dan bertanggung jawab melalui sistem pengadaan yang terbuka serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dokumen memuat pertimbangan penetapan, dasar hukum, serta ketentuan umum termasuk definisi Kabupaten, Pemerintah Daerah, Bupati, dan ASN/Pegawai ASN.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/regent-regulation-of-east-aceh-number-22-of-2022-guidelines-for-the-procurement-of-civil-service-personnel/230408/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/regent-regulation-of-east-aceh-number-22-of-2022-guidelines-for-the-procurement-of-civil-service-personnel/230408.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Emma Wilson","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-07","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":80},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa tujuan utama Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2022?","Question",{"text":109,"@type":110},"Mewujudkan ASN yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab melalui sistem pengadaan yang terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus memastikan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Apa yang dimaksud dengan ASN dalam peraturan ini?",{"text":114,"@type":110},"ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Bagaimana pengadaan ASN dilakukan berdasarkan landasan pedoman?",{"text":118,"@type":110},"Pengadaan dilaksanakan mengikuti pedoman yang ditetapkan, dengan fokus pada keterbukaan, objektivitas, serta penyelenggaraan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},230408,1789050299,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":80,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141},3848291630094,"https://eur-avatar.wpscdn.com/davatar_085a072bc5b1113ac321206ff7593b45","BUPATI ACEH TIMUR  \nPROVINSI ACEH  \nPERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  \nNOMOR 22 TAHUN 2022  \nTENTANG  \nPEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  \nATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  \nBUPATI ACEH TIMUR,  \nMenimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang kompeten melaluisistem pengadaan yang terbuka dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;  \nb. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, maka diperlukan pedoman pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;  \nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;  \nMengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor  \n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  \n2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  \n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  \nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  \n4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  \n5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  \n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  \n7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  \n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  \n9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  \n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  \n11. Peraturan","cbCaiuxJGu6ZiQit","https://ap.wps.com/l/cbCaiuxJGu6ZiQit","pdf",278576,20,"Indonesian","# BAB I KETENTUAN UMUM\n## Pasal 1","[{\"question\":\"Apa tujuan utama Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2022?\",\"answer\":\"Mewujudkan ASN yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab melalui sistem pengadaan yang terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus memastikan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan.\"},{\"question\":\"Apa yang dimaksud dengan ASN dalam peraturan ini?\",\"answer\":\"ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.\"},{\"question\":\"Bagaimana pengadaan ASN dilakukan berdasarkan landasan pedoman?\",\"answer\":\"Pengadaan dilaksanakan mengikuti pedoman yang ditetapkan, dengan fokus pada keterbukaan, objektivitas, serta penyelenggaraan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.\"}]","Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2022 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara | PDF",31]