Daftar Pustaka

Aug 29, 2026

Unggah oleh Rizky

Daftar pustaka menyajikan rujukan akademik dan regulatif yang digunakan dalam kajian hukum dan administrasi publik di Indonesia. Referensi mencakup buku-buku tentang metode penelitian hukum, ilmu hukum, serta manajemen kepegawaian, disertai kamus hukum. Selain itu, memuat dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan surat keputusan, serta sumber jurnal dan berita digital yang relevan untuk mendukung analisis penelitian.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Daftar Pustaka

A. Buku

B. Peraturan Perundang-Undangan

C. Sumber Lainnya

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002. Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006. Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. A. W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Rajawali, Jakarta, 2006. Faisal. S, Metodologi Penelitian Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1982. Hendry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul. Minn, West Publishing Co .. 11th reprint, 1997, hlm. 345. I Made Hendra Kusuma, Pembaruan Kewenangan KPK, PT Alumni, Bandung, 2009. Jacobs & Chase, Developing anf Using test Effectively, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco,1992 . Karmanis dan Karjono, Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian, CV. Pilar Nusantara, Semarang 2020. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta 1993. Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan & PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, "Pendidikan Wawasan Kebangsaan", Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia, Jakarta ,1994 . Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013. Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988. Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021. O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970. Padmaningrum, Pengembangan Karier dan Disiplin KerjaAparatur Sipil Negara, Samudra Biru, Yogyakarta ,2021 . Peter Mahmud Marzuki, PengantarIlmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. Rhiti Hyronimus, FilsafatHukum Edisi Lengkap (Dari Klasikke Postmodernisme) Ctk.Kelima, Universitas Atna Jaya, Yogyakarta, 2015. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1988. Rosdakarya Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2007. Saefullah Wiradipradja E., Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, 2015. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.Revika Aditama, Bandung ,2006 . Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta 1982. Sri Soekanto, dkk., Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta , 2011. Subekti & Firman, Evaluasi Hasil Belajar dan Pengajaran Remedial, UT, Jakarta,1989 . Torben Spaak, Kelsen and Hart on the Normative of Law, Institute for Scandinavian Law, Stockholm 1957-2010. Yadiman, Metode Penelitian Hukum, Lekkas, Bandung, 2019. Yopi Koirewoa, Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta 2020. Zainul & Nasution, Penilaian Hasil Belajar,Dirjen Dikti, Jakarta, 2001. B. Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186), Bagian Menimbang. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 . Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 KPK tanggal 13 September 2021. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran

Pertanyaan Umum

Apa saja bagian utama dalam daftar pustaka ini?

Daftar pustaka ini terdiri dari tiga bagian utama: A. Buku, B. Peraturan Perundang-Undangan, dan C. Sumber Lainnya.

Jenis sumber apa yang tercantum pada bagian C?

Bagian C mencantumkan sumber jurnal serta sumber digital/berita yang disertai informasi akses tanggal diakses.

Referensi apa saja yang termasuk dalam bagian B?

Bagian B memuat peraturan pemerintah dan peraturan menteri, putusan Mahkamah Konstitusi, surat keputusan, serta ketentuan dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar.

Aug 29, 2026

Unggah oleh Rizky