Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan - Tinjauan Yuridis

Sep 10, 2026

Pemberian status PPPK bagi dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Swasta yang dinegerikan menimbulkan keresahan karena statusnya dikontrak per tahun dan dapat diputus secara sepihak oleh Pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk perlindungan yang seharusnya diperoleh PPPK pada PTS yang dinegerikan, dengan fokus pada hak, kewajiban, serta kepastian perlindungan hukum dan kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif normatif.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman5

Waktu Membaca8 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN

II. METODE

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang Dinegerikan

PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DINEGERIKAN Wikan Adiatma*, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro [E-mail :](E-mail : wikan.adiatm@gmail.com)[ ](E-mail : wikan.adiatm@gmail.com)[wikan.adiatm@gmail.com](E-mail : wikan.adiatm@gmail.com) Abstrak Pemberian status PPPK kepada dosen dan karyawan PTS yang dinegerikan menimbulkan keresahan pada yang bersangkutankarena mereka dikontrak per tahun dan sewaktu-waktu perjanjiankerjanya bisa diputus secara sepihak oleh Pemerintah. Hal inilah yang melatarbelakangidilakukannya penelitian tentang Perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang Dinegerikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptifanalitis, di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Kata kunci : Perlindungan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Penegerian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) . Abstract Granting the status of PPPK to the lecturers and Nationalization of PTS employees which caused unrest in the relevant because they are contracted every year and at times it works agreement can be terminated unilaterally by the Government. It is what lies behind doing research on the Protection of PPPK on the Nationalization of PTS. The method used in this research is normative with descriptive specifications, where secondary data collected through library research, and then analyzed by qualitative normative. Keywords : Protection, Government Officials to Work Agreement (first aid), nationalization of Private Universities (PTS). I. PENDAHULUAN Pemberian status PPPK kepada Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) PTS yang dinegerikan meskipun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menimbulkan keresahan pada yang bersangkutan. Masalahnya meskipun Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) yang bersangkutan berhak mendapatkangaji dan lain-lain sebagaimana diaturdalam UU ASN tetapi merekadikontrak per tahun dan sewaktuwaktu perjanjian kerjanya bisadiputus secara sepihak oleh Pemerintah apabila dianggap tidak bekerja maksimal serta tidakmendapatkan pensiun seperti Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) yang berstatus PNS. Padahal ketenangan batin Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) PTNB sangat berpengaruh pada kualitas lulusan PTNB yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dilakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjapada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan”. II. METODE Penelitian “Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan” ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif karena meneliti norma atau kaidah hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sejumlahperaturan perundang-undangan yang terkait dengan status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, serta hak dankewajiban PPPK pada PTS yang dinegerikan, serta perlindunganterhadap PPPK pada PTS yang dinegerikan.1 1 Lihat: Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 27. Penelitian “Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan” inibersifat deskriptif2 analitis karena mendeskripsikan dan memberikan data seteliti mungkin mengenai status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, serta hak dan kewajiban PPPK pada PTS yang dinegerikan, serta perlindunganterhadap PPPK pada PTS yang dinegerikan, yang kemudian dianalisis dengan mempergunakanteori agar dapat ditarik kesimpulan. III. HASIL DAN PEMBAHASAN J

Pertanyaan Umum

Mengapa status PPPK pada PTS yang dinegerikan menimbulkan keresahan?

Karena dosen dan tenaga kependidikan dikontrak per tahun dan perjanjian kerja dapat diputus secara sepihak oleh Pemerintah, termasuk terkait kekhawatiran tidak memperoleh jaminan seperti pensiun pada PNS.

Metode penelitian apa yang digunakan dalam kajian ini?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data sekunder dari studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Apa saja bentuk perlindungan bagi pendidik (dosen) dalam penelitian ini?

Perlindungan mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk perlindungan dalam kegiatan akademik untuk menggunakan data/sumber yang terlarang menurut peraturan perundang-undangan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Valentina