Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional - 2023

Aug 26, 2026

Unggah oleh Jiven

Peraturan Menteri Keuangan menetapkan kembali tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) dan/atau Deklarasi Asal Barang (DAB) untuk memberikan kepastian hukum serta memfasilitasi pelayanan atas barang impor. Pengaturan ini berlaku dalam rangka pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan. Dokumen merinci prosedur penyerahan, kewenangan tanda tangan dan stempel pihak penerbit SKA, tanda tangan eksportir/produsen, serta ketentuan penelitian atas SKA/DAB oleh Kantor Pabean sesuai peraturan terkait tata cara tarif bea masuk.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman3

Waktu Membaca5 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Abstrak

Landasan hukum dan tujuan pengaturan

Ruang lingkup pengaturan SKA dan DAB

Ketentuan prosedural dan pihak yang wajib menyerahkan

Penelitian SKA dan/atau DAB

ABSTRAK PERATURAN BEA MASUK – DEKLARASI ASAL BARANG-PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL 2023 PERMENKEU RI NOMOR 35 TAHUN 2023 TANGGAL 20 MARET 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 285) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGANASAL DAN/ATAU DEKLARASI ASAL BARANG DALAM RANGKA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL. ABSTRAK : -bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan fasilitasi pelayanan atas barang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/atau deklarasi asal barang sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasiona dan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang · Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/ atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 954) . - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan prosedural dalam rangka penyerahan SKA dan/ atau DAB meliputi prosedur penyerahan SKA dan/ atau DAB, tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA, tanda tangan eksportir/produsen, dan Overleaf Notes. Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan SKA dan/ atau DAB ke Kantor Pabean. Tata cara penelitian SKA dan/atau DAB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang imporberdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.04/2020 b. Ketentuan tentang penyerahan SKA dan/ atau DAB, sebagaimana diatur dalam ketentuan: 1. Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 26, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2020; 2. Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 28, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 3) dan angka 5), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2020; 3. Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 29, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan

Pertanyaan Umum

Apa tujuan pengaturan tata cara penyerahan SKA dan/atau DAB dalam peraturan ini?

Memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi pelayanan atas barang impor melalui pengaturan kembali tata cara penyerahan SKA dan/atau DAB sesuai skema perjanjian atau kesepakatan internasional.

Apa saja yang termasuk ketentuan prosedural dalam penyerahan SKA dan/atau DAB?

Meliputi prosedur penyerahan, tanda tangan pejabat berwenang dan/atau stempel resmi instansi penerbit SKA, tanda tangan eksportir/produsen, serta overleaf notes.

Siapa yang wajib menyerahkan SKA dan/atau DAB ke Kantor Pabean?

Importir, penyelenggara/pengusaha TPB, penyelenggara/pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas, serta badan usaha/pelaku usaha KEK wajib menyerahkan SKA dan/atau DAB ke Kantor Pabean.

Aug 26, 2026

Unggah oleh Jiven