[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-494673-113":53,"doc-detail-494673-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","press-release-constitutional-court-rules-on-challenge-to-the-use-of-foreign-languages-in-education","SIARAN PERS - MK PUTUS UJI MATERI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM DUNIA PENDIDIKAN","","Siaran pers Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memuat jadwal sidang pengucapan putusan atas pengujian materiil UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Permohonan perkara 98/PUU-XIV/2016 diajukan oleh para pemohon dari berbagai profesi. Pemohon menilai ketentuan penggunaan bahasa asing merugikan dan bertentangan dengan tujuan membangun identitas serta kemampuan bahasa Indonesia. Majelis hakim mengingatkan argumentasi harus berangkat dari norma inkonstitusional, bukan praktik implementasi.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/press-release-constitutional-court-rules-on-challenge-to-the-use-of-foreign-languages-in-education/494673/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/press-release-constitutional-court-rules-on-challenge-to-the-use-of-foreign-languages-in-education/494673.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Elsa","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-16","2026-10-01",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":71},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Sidang pengucapan putusan kapan dilaksanakan dan terkait perkara apa?","Question",{"text":109,"@type":110},"Sidang pengucapan putusan dilaksanakan pada Selasa, 21 Februari 2017, pukul 13.30 WIB. Perkara yang diuji adalah nomor 98/PUU-XIV/2016 mengenai penggunaan bahasa asing dalam dunia pendidikan.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"UU apa saja yang diuji dalam permohonan tersebut?",{"text":114,"@type":110},"Permohonan menguji materiil UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Bagaimana pandangan pemohon terhadap ketentuan penggunaan bahasa asing?",{"text":118,"@type":110},"Pemohon merasa dirugikan karena pasal-pasal mengatur penggunaan bahasa asing untuk mendukung kemampuan bahasa peserta didik, misalnya melalui syarat nilai bahasa Inggris seperti TOEFL, AcEPT, dan EAP. Pemohon menilai hal itu tidak sejalan dengan kebutuhan kemampuan penulisan bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},494673,1792192252,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":71,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":71,"language":136,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":137,"faqs":138,"seo_title":139,"seo_description":61,"update_tm":140,"read_time":74,"preview_page_count":71,"preview_urls":141},137455077381,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_994ba38a5ba835b3df7d355c54d3ed8d","MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA  \nSIARAN PERS  \nMK PUTUS UJI MATERI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM DUNIAPENDIDIKAN  \nJakarta,21 Februari 2017-Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan atasPengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012),Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003)dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan(UU 24/2009)pada Selasa(21/2),pukul 13.30 WIB.  \nPermohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XIV/2016 ini semula diajukan oleh dua belasorang warga negara dari berbagai profesi mulai mahasiswa,guru,hingga dosen,Badan EksekutifMahasiswa Universitas Esa Unggul serta gerakan mahasiswa hukum Jakarta.Namun dalam sidangperbaikan permohonan,jumlah Pemohon menjadi 19 orang.Para Pemohon merasa dirugikan olehberlakunya pasal 37 ayat(3)UU 12/2012,Pasal 33 ayat(3)UU 20/2003 dan Pasal 29 ayat (2)UU 24/2009yang mengatur tentang penggunaan bahasa asing dalam dunia pendidikan untuk mendukung kemampuanbahas asing peserta didik.  \nDalam dalil permohonannya,Pemohon menyatakan seharusnya bahasa Indonesia dapat dijadikan salahsatu instrumen politik dalam menunjukkan eksistensi dan identitas nasional serta memperluas pengaruhpolitik Indonesia di dalam percaturan politik internasional guna mencapai kepentingan nasional.Menurutpara pemohon sungguh merupakan sebuah ironi jika saat ini sistem pendidikan dalam perguruan tinggimenjadikan syarat bahasa inggris(dalam bentuk nilai TOEFL,AcEPT,EAP,dll)maupun jian bahasaInggris sebagai syarat wajib bagi peserta didik perguruan tinggi.  \nPara Pemohon menambahkan bahwa mayoritas perguruan tinggi saat ini sibuk meningkatkan peringkatperguruan tingginya dalam tingkat Internasional,salah satunya dengan menjadikan bahasa asing menjadisyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik.Padahal untuk dapat menyelesaikan proses pendidikannyadi Perguruan Tinggi,peserta didik diwajibkan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentukkarya tulis ilmiah yang memerlukan kemampuan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  \nMenanggapi permohonan tersebut,majelis hakim yang diketuai oleh I Dewa Gede Palguna mengingatkanbahwa argumentasi yang dibangun dalam permohonan seharusnya didasari oleh persoalan norma undang-undang yang inkonstitusional dan bukannya didasarkan pada praktik di lapangan sebagaimana yang telahdiuraikan oleh Pemohon.Palguna menyarankan agar Pemohon membangun argumentasi yang tidakmemberikan ruang untuk munculnya penafsiran bahwa persoalan yang digugat ini merupakan persoalanimplementasi yang sebenarnya diatur oleh produk hukum lain di bawah Undang-Undang.Karena jikademikian yang terjadi,maka gugatan Pemohon bukanlah pengujian konstitusionalitas sehingga tidakseharusnya digugat ke MK.(Nina A.)  \n# Tentang Mahkamah Konstitusi\n\nMahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar1945 perubahan ketiga.Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengaili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum,serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran olehPresiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.Untuk informasi lebih lanjut,silakan menghubungi HumasMahkamah Konstitusi Republik Indonesia.Telepon/faks:08121017130/021.3512456,pin bb-+:5AA23606 Twitter.@Humas_MKRI.Laman:www.mahkamahkonstitusi.qo.id  \n,","cbCaibsaQDV07FKs","https://ap.wps.com/l/cbCaibsaQDV07FKs","pdf",69219,"Indonesian","# Tentang Mahkamah Konstitusi\n## Wewenang Mahkamah Konstitusi","[{\"question\":\"Sidang pengucapan putusan kapan dilaksanakan dan terkait perkara apa?\",\"answer\":\"Sidang pengucapan putusan dilaksanakan pada Selasa, 21 Februari 2017, pukul 13.30 WIB. Perkara yang diuji adalah nomor 98/PUU-XIV/2016 mengenai penggunaan bahasa asing dalam dunia pendidikan.\"},{\"question\":\"UU apa saja yang diuji dalam permohonan tersebut?\",\"answer\":\"Permohonan menguji materiil UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.\"},{\"question\":\"Bagaimana pandangan pemohon terhadap ketentuan penggunaan bahasa asing?\",\"answer\":\"Pemohon merasa dirugikan karena pasal-pasal mengatur penggunaan bahasa asing untuk mendukung kemampuan bahasa peserta didik, misalnya melalui syarat nilai bahasa Inggris seperti TOEFL, AcEPT, dan EAP. Pemohon menilai hal itu tidak sejalan dengan kebutuhan kemampuan penulisan bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah.\"}]","SIARAN PERS - MK PUTUS UJI MATERI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM DUNIA PENDIDIKAN | PDF",1790894379,[142],{"page_no":71,"url":143,"width":144,"height":145},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-17/41e7f7acdf4743ad123b55c63dd9ea60.webp",983,1390]