[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-229839-113":3,"detail-sidebar-cat-0-id-113":81,"doc-detail-229839-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":74,"head_meta":76,"extra_data":78,"updated_unix":80},113,"id","pppk-as-a-solution-to-fulfill-the-needs-of-professional-hr-in-bureaucracy-analysis-of-the-recruitment-scheme","PPPK Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi - Analisis Skema Rekrutmen","","Reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 2010-2025 memasuki fase ketiga, mendorong peningkatan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Upaya tersebut mensyaratkan SDM profesional yang adaptif, inovatif, efektif, dan efisien. Pemerintah menerapkan perubahan fundamental dalam pengadaan ASN dengan menambahkan skema perekrutan PPPK. Artikel ini menganalisis skema rekrutmen PPPK secara deskriptif untuk menilai efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan SDM profesional birokrasi.",{"@graph":14,"@context":73},[15,34,56],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/","Penelitian & Laporan",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/pppk-as-a-solution-to-fulfill-the-needs-of-professional-hr-in-bureaucracy-analysis-of-the-recruitment-scheme/229839/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/pppk-as-a-solution-to-fulfill-the-needs-of-professional-hr-in-bureaucracy-analysis-of-the-recruitment-scheme/229839.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Himbo","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-05","2026-09-10",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":55},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",5,{"@type":57,"mainEntity":58},"FAQPage",[59,65,69],{"name":60,"@type":61,"acceptedAnswer":62},"Mengapa SDM profesional penting dalam birokrasi?","Question",{"text":63,"@type":64},"SDM digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya agar tujuan organisasi tercapai. Semua kegiatan organisasi sangat bergantung pada manusianusia yang mengelola organisasi tersebut, sehingga kualitas SDM menjadi kunci kinerja pemerintah yang prima.","Answer",{"name":66,"@type":61,"acceptedAnswer":67},"Bagaimana perubahan pengadaan ASN dilakukan dalam konteks reformasi birokrasi?",{"text":68,"@type":64},"Pemerintah membuat perubahan dasar dengan menambahkan skema perekrutan PPPK dalam pengadaan ASN. Langkah ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang bekerja lebih adaptif, inovatif, efektif, dan efisien.",{"name":70,"@type":61,"acceptedAnswer":71},"Metode apa yang digunakan untuk menganalisis skema rekrutmen PPPK?",{"text":72,"@type":64},"Tulisan ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis skema perekrutan PPPK.","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":75,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":77,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":79,"site_id":7},229839,1789044445,{"code":4,"msg":82,"data":83},"success",[84,89,93,97,101,105,108,112,116,120,124],{"id":85,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":86,"show_sort_weight":87,"slug":88},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":90,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":91,"show_sort_weight":87,"slug":92},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":94,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":95,"show_sort_weight":87,"slug":96},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":98,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":99,"show_sort_weight":87,"slug":100},51,"Komik","comic",{"id":102,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":103,"show_sort_weight":87,"slug":104},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":106,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":87,"slug":107},54,"research-report",{"id":109,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":110,"show_sort_weight":87,"slug":111},49,"Sastra","literature",{"id":113,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":114,"show_sort_weight":87,"slug":115},52,"Teknologi","technology",{"id":117,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":118,"show_sort_weight":87,"slug":119},50,"Ujian","exam",{"id":121,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":122,"show_sort_weight":87,"slug":123},57,"Umum","general",{"id":125,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":126,"show_sort_weight":4,"slug":127},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":82,"data":129},{"doc_id":79,"user_id":130,"nickname":42,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":106,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":55,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":137,"language":138,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":12,"update_tm":80,"read_time":142},687197100911,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/a000239b6f1da00475?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1785132997149421697","PPPK Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi  \nRina Iswandari1)*, Nur Faidati2)  \n1 Program Studi Administrasi Publik, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. 2Program Studi Administrasi Publik, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.  \n* Korespondensi Penulis. E-mail:  \n[rinaiswandari@yahoo.co.id](rinaiswandari@yahoo.co.id)  \nAbstrak  \nSeiring dengan dicanangkannya program reformasi birokrasi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang saat ini telah memasuki fase ketiga Road Map 2020-2025, pemerintah terus berupayauntuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Untuk menunjangupaya tersebut, dibutuhkan tenaga professional yang mampu bekerja dengan lebih adaptif, inovatif, efektif dan efisien. SDM professional merupakan unsur yang sangat penting untuk menciptakan birokrasi kelas dunia. Pemerintah telah membuat perubahanmendasar dalam pengadaan ASN dengan menambahkan skema perekrutan PPPK. Tulisan ini dibuat untuk menganalisa skemaperekrutan PPPK dengan metode deskriptif. Kesimpulannya, PPPK belum efektif sebagaisolusi untuk pemenuhan kebutuhan SDM professional dalam birokrasi.  \nKata kunci: PPPK, SDM, profesional  \nPPPKas a Solution to Fulfill the Needs FOR Professional Human Resources in the Bureaucracy  \nAbstract  \nAlong with the launching of the bureaucratic reform program with the issuance of Presidential Regulation No. 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025 which has now entered the third phase of the 2020-2025 Road Map, the government continues to strive to improve its performance in serving the community. To support these efforts, it takes professionals who are able to work more adaptively, innovatively, effectively and efficiently. Professional HR is avery important element to create a world-class bureaucracy. The government has made fundamental changes in the procurement of ASN by adding a PPPK recruitment scheme. This paper is made to analyze the PPPK recruitment scheme with a descriptive method. In conclusion, PPPK is quite effective as a solution to meet the needs of professional human resources in the bureaucracy. Keywords: PPPK, HR, professional  \nA. PENDAHULUAN  \nUndang-Undang Republik  \nIndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Salah satu asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah tersedianya SDMyang profesional. Untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang prima, dibutuhkan SDM (ASN) yang berkualitas. SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakan dan menyinergikan sumber daya lainnyauntuk mencapai tujuan organisasi. Semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada manusiamanusia yang mengelola organisasi tersebut. (Irawan, 2021)  \nDalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkandelapan area perubahan yang terteradalam Road Map Reformasi Birokrasi. Salah satunya adalah penataan SDMaparatur. Tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM yaitu untuk memperbaiki budaya dan kinerja hingga ke level individual. Untuk mendapatkan SDM yang profesional, pemerintah telah berupaya melakukan perekrutan dengan sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpamembedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Namun demikian,  \nmasih terdapat banyak temuan BKNterkait pelanggaran oleh instansi maupun oknum dalam proses rekruitmen PNS.  \nProses perencanaan sampai  \npengumuman ASN seharusnya tidak boleh menyimpang dari norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kepegawaian. Bany","cbCaivSmBsARcfF6","https://ap.wps.com/l/cbCaivSmBsARcfF6","pdf",819986,19,"Indonesian","# Abstrak\n# Kata kunci\n# A. PENDAHULUAN\n## Landasan pelayanan publik dan kebutuhan SDM profesional\n## Reformasi birokrasi, merit system, dan pengadaan ASN\n## Isu rekrutmen, status honorer, disiplin, dan produktivitas\n## Dampak perencanaan yang kurang matang pada kualitas SDM","[{\"question\":\"Mengapa SDM profesional penting dalam birokrasi?\",\"answer\":\"SDM digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya agar tujuan organisasi tercapai. Semua kegiatan organisasi sangat bergantung pada manusianusia yang mengelola organisasi tersebut, sehingga kualitas SDM menjadi kunci kinerja pemerintah yang prima.\"},{\"question\":\"Bagaimana perubahan pengadaan ASN dilakukan dalam konteks reformasi birokrasi?\",\"answer\":\"Pemerintah membuat perubahan dasar dengan menambahkan skema perekrutan PPPK dalam pengadaan ASN. Langkah ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang bekerja lebih adaptif, inovatif, efektif, dan efisien.\"},{\"question\":\"Metode apa yang digunakan untuk menganalisis skema rekrutmen PPPK?\",\"answer\":\"Tulisan ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis skema perekrutan PPPK.\"}]","PPPK Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi - Analisis Skema Rekrutmen | PDF",29]