Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Watch Indonesia - I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sep 10, 2026

Unggah oleh James

Permohonan pengujian materil diajukan terhadap frasa dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diuji terhadap UUD 1945. Bagian I memaparkan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui ketentuan UUD 1945 dan undang-undang terkait, termasuk fungsi judicial review, pengujian undang-undang terhadap UUD, dan kewenangan penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat.

BahasaIndonesian

KategoriAgama & Spiritualitas

FormatPDF

Halaman17

Waktu Membaca26 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan pengujian material dan judicial review

Dasar konstitusional Mahkamah Konstitusi

Ketentuan undang-undang tentang kewenangan MK

Keberlakuan UU 19/2019 dan penafsiran konstitusional

Jakarta,24 Juni 2021 Kepada Yth, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA J1.Medan Merdeka Barat No.6Jakarta Pusat 10110 Perihal:PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI. | DITERIMA DARI.…Pa ….: | | --- | | EPBA(AN | | Hari
:.vmlk… | | Tanggal:…25i202 | | Jam
9.5....(B. | Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama:MUH.YUSUF SAHIDE,S.H. Tempat/Tanggal Lahir :Lamahala,30 April 1981 NIK:7371093004810011 :Wiraswasta Pekerjaan Alamat:J1.Poncol Jaya,RT/RW 010/005,KuninganBarat,Kecamatan Mampang Prapatan,JakartaSelatan. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur EksekutifKPK WATCH INDONESIA,berkedudukan di J1.KH.Abdullah Syafei WismaLaena No.7 Lt.304,Tebet,Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta,dari danoleh karenanya sah dan berwenang mewakili KPK WATCH INDONESIA,yang untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………PEMOHON; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2021 memberi kuasakepada: 1.IWAN GUNAWAN,S.H.,M.H. 2.VIRZA ROY HIZZAL,S.H.,M.H. 3.SYAM F ELEUWARIN,S.H. 4.MUHAMMAD WALID.T.S.H., 5.DZULFIKAR ADHIYATMA TARAWE,S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum“SGP LAW OFFICE,beralamat di Letjen M.T.Haryono,No.Kav.10.MTH Square GF A4/A,RT.006,RW 010 Kel.Cawang,Kec.Jatinegara,Jakarta Timur. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadapsebagian frasa dalam Pasal 69B ayat (1)dan Pasal 69C Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang pada tanggal 17 Oktober 2019 telahdiundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6409(“UU Nomor 19/2019”),terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945”). # I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.Bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam upaya pembangunanhukum di suatu negara adalah adanya lembaga kontrol atas produk-produk peraturan perundang-undangan. Ini diperlukan sebagaipenerimaan realitas bahwa hukum bagaimanpun merupakan produkpolitik,sangat mungkin hukum itu lebih merupakan pencerminankekuasaan politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi.Olehsebab itu,diperlukan adanya mekanisme dan lembaga pengujian secaramaterial atau judicial review. 2.Bahwa perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baruyang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi,sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B,Pasal 24 ayat(1)dan ayat (2),serta Pasal 24C UUD 1945. 3.Bahwa pasal 24 ayat (2)Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilanumum,lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi" 4.Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24 C ayat (1)Perubahan KeempatUUD 1945 menyatakan:“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik danmemutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. 5.Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas,MahkamahKonstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,demikian pula berdasarkan padaPasal 10 ayat(1)undang-undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telahdiubah dengan undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahanatas undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusiyang menyatakan:“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:(a)menguji undang-undang terhada

Pertanyaan Umum

Apa objek yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini?

Permohonan mengajukan pengujian materil terhadap frasa pada Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019.

Landasan apa yang digunakan untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

Bagian ini merujuk ketentuan UUD 1945 serta undang-undang yang mengatur kewenangan MK, termasuk kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan penafsiran konstitusional.

Mengapa penafsiran Mahkamah Konstitusi dianggap mengikat?

Karena Mahkamah Konstitusi memberikan constitutional interpretation yang menyelesaikan tafsir yang tidak jelas atau multi tafsir, sehingga menjadi penafsiran satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak.

Sep 10, 2026

Unggah oleh James