PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU - NOMOR 43 TAHUN 2013 - PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADATK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB DAN SMK NEGERI/SWASTA KOTA PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Sep 2, 2026

Unggah oleh Riley

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2013 menetapkan pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk sekolah negeri maupun swasta, untuk tahun pelajaran 2013/2014. Peraturan ini disusun untuk memperbaiki proses penerimaan agar meningkatkan layanan dan mutu pendidikan serta memastikan terselenggaranya manajemen pendidikan berbasis sekolah. Dokumen merujuk pada berbagai ketentuan nasional dan daerah, lalu memuat ketentuan umum seperti definisi daerah, pemerintah kota, dinas pendidikan, sekolah, dan madrasah.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman18

Waktu Membaca28 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

—1. 一 WALIKOT A PEK AN BAR U # PERATURAN WALIKOTA PEKANBARUNOMOR 43 TAHUN 2013 ## TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)PADATK,SD,SDLB,SMP,SMPLB,SMA,SMALB DAN SMK NEGERI/SWASTAKOTA PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014 WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang :a. bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yanglebih baik prosesnya sehingga dapat meningkatkan layanandi bidang pendidikan,mutu pendidikan dan mencapaisumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengankompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan tetapmenghasilkan prinsip manajemen pendidikan berbasissekolah; b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuaidengan prinsip manajemen berbasis sekolah,perlu lebihbanyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalampenyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; C. bahwa untuk mencapai maksud huruf a dan huruf b di atasperlu ditetapkan peraturan Walikota Pekanbaru tentangPedoman Penerimaan Peserta Didik Baru; Mengingat :1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalamlingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437,sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No 12Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undangNo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan; —1 _________ ) Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undangNo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan; 5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan;Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4586); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4498); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia dan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor:04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 TentangPenerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-KanakAthfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah; 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor :41/2007 Tanggal 23 November 2007 tentangStandar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah; 11.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor :51/U/2002 Tanggal 10 April 2002 tentangPenerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-Kanak danSekolah; 12.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan MinimalBidang Pendidikan; 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor132.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian PenjabatWalikota Pekanbaru dan Pengesahan PengangkatanWalikota Pekanbaru Provinsi Riau; 14.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2007 tentang Standar PengelolaanPendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 15.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 8 Tahun 2008 tentangPembentukan Susunan Organisasi,Kedudukan dan T

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penetapan pedoman PPDB dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2013?

Peraturan ini bertujuan memperbaiki proses penerimaan agar meningkatkan layanan dan mutu pendidikan serta memberi kewenangan lebih besar kepada sekolah sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah.

Jenjang pendidikan apa saja yang diatur dalam pedoman PPDB tahun pelajaran 2013/2014?

Pedoman ini mencakup penerimaan peserta didik baru untuk ATK/TK dan jenjang SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, serta SMK, termasuk sekolah negeri dan swasta.

Apa yang dimaksud dengan “Daerah” dalam peraturan ini?

Dalam Pasal 1, “Daerah” dimaksud adalah Kota Pekanbaru.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Riley