Diplomasi Ekonomi Sawit

Jul 7, 2026

Unggah oleh Hazel

Artikel opini membahas diplomasi ekonomi kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan Uni Eropa dan tantangan pada forum global, khususnya APEC. Pada 2017, Uni Eropa menilai kelapa sawit merusak lingkungan, sehingga Indonesia menyampaikan nota protes berbasis argumen politik dan data dampak ekonomi. Perjuangan untuk memasukkan kelapa sawit sebagai environmental goods belum berhasil di APEC, namun diarahkan pada konteks pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Artikel juga menyoroti hambatan nontarif perdagangan serta manfaat ketenagakerjaan, sekaligus persoalan deforestasi, konflik sosial, dan kerentanan petani terhadap fluktuasi harga.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman11

Waktu Membaca17 mnt

Daftar Isi

Latar serangan Uni Eropa dan respons Indonesia

Diplomasi di APEC: hambatan dan strategi perundingan

Fokus RDPA: pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan

Hambatan nontarif dan perbandingan produksi

Dampak sosial, lingkungan, dan tantangan petani

TEKS OPINI › ARTIKEL OPINI › DIPLOMASI EKONOMI SAWIT ARTIKEL DiplomasiEkonomi Sawit Oleh BUSTANUL ARIFIN 8 Juli 2017 · 6 menit baca Pada Maret 2017, kelapa sawit Indonesia kembali diserang oleh parlemen Uni Eropa. Kelapa sawit dianggap merusak lingkungan karena diproduksi dengan cara mengonversi hutan alam dan lahan gambut sehingga menyebabkan kebakaran berulang, terutama pada musim iklim panas ekstrem. Pada April 2017, Pemerintah Indonesia menyampaikan nota protes atas sikap diskriminatifUni Eropa (UE) itu walaupun tidak terlalu lugas. Diplomasi Indonesia terpaksa berlandaskan pernyataan politik dan normatif karena kurangnya dukungan studi ilmiah dari dalam negeri yang dapat dijadikan rujukan. Misalnya, pemerintah menyampaikan ”terdapat 16 juta orang yang secara langsung/tidak langsung tergantung pada sektor kelapa sawit. Sebanyak 41 persen produksi minyak sawitdihasilkan oleh petani kecil di pedesaan”. Pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Indonesia gagalmemperjuangkan kelapa sawit sebagai barang lingkungan (environmental goods/EG). Perjuangan para diplomat Indonesia harus kandas pada pertemuan APEC di Vladivostok, Rusia, karena banyak faktor. Selain karena penolakan AS dan UE yang demikian keras, persiapan Indonesia juga tidak maksimal. Posisi awal dari Pemerintah Indonesia juga tidak terlalu solid, antara terlalu percaya diri untuk tidak TEKS Tidak ada yang serba tiba-tiba dalam kamus diplomasi ekonomi. Perundingan harusdibangun dari awal, mulai dari pembicaraan informal, saling berkunjung antardiplomat, pelaku usaha, dan akademisi pada forum ilmiah hinggamenyampaikan posisi resmi di meja perundingan. Artikel ini membahas perjuangan diplomasi ekonomi kelapa sawit pada forum diplomasi ekonomi, setidaknya pada Forum APEC yang mulai menemukan titik terang. Kali ini, Indonesia kembali memperjuangkan kelapa sawit dalam kontekspembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan (rural development and poverty alleviation/RDPA). Perjuangan itu mulai menguat sejak pertemuan APEC di Filipina (2015), Peru (2016), dan Vietnam pada 2017. Di atas kertas, perjuangan kali ini seharusnya tidak serumit sebelumnya. Bukti-bukti empiris secara akademik, secara bisnis, dan praksis kebijakan telah cukup kuat bahwa kelapa sawit mampu berkontribusi positif pada pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Selain kelapa sawit, Indonesia juga memperjuangkan empat komoditas pertanian lain, yaitu karet, rotan, kertas, dan perikanan. Bersama produk turunan dari lima komoditas itu, semua berjumlah 15 produk yang diusulkan sebagai RDPA. Esensinya adalah agar 15 produk itu tidak memperoleh hambatan serius dalam perdagangan internasional. Saat ini, produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) mengalami 187 hambatan nontarif (non-tariff measures/NTM) dan produk turunan CPO mengalami 171 hambatan nontarif di negara-negara mitra dagang Indonesia. Hambatan seperti inilah yang harus diperjuangkan pada forum diplomasi ekonomi di tingkat global. Diplomasi ekonomi pada Forum APEC berbeda dengan diplomasi di UE yang berstandar ganda. Secara politis, UE menolak kelapa sawit Indonesia, tetapilaju konsumsinya terus meningkat. Indonesia mencapai juta ton pada 2016 dan ekspor serta turunannya mencapai 25 juta ton. Sementara produksi CPO Malaysia 19,5 juta ton dan ekspor 17 juta ton. Negara produsen CPO lain masih cukup kecil karena sedangberkembang. Produksi CPO Thailand hanya 2 juta ton, Kolombia 1,1 juta ton, dan Nigeria 950.000 ton (USDA, 2017). Di Indonesia, sawit telah menyerap tenaga kerja 5,7 juta orang, dengan 2,2 juta merupakan petani kelapa sawit skala kecil, yang selama ini telah menikmati manfaat ekonomi kelapa sawit dan berkontribusi padapembangunan pedesaan. Apabila dipertimbangkan, serapan tenaga kerja dari sektorturunan dan sektor lain yang berhubungan, kelapa sawit telah menyerap tenaga kerja sekitar 20 juta orang. Namun, perkembangan kelapa sawit yang amat pesat dua dekade terakhir tak sebanding dengan penur

Pertanyaan Umum

Apa isu utama yang membuat Uni Eropa menyerang kelapa sawit pada 2017?

Kelapa sawit dinilai merusak lingkungan karena diproduksi dengan mengonversi hutan alam dan lahan gambut yang memicu kebakaran berulang, terutama saat musim panas ekstrem.

Mengapa diplomasi Indonesia di APEC untuk kelapa sawit sebagai environmental goods tidak berhasil?

Perjuangan kandas karena penolakan AS dan UE yang keras serta persiapan Indonesia yang tidak maksimal, termasuk posisi awal yang kurang solid.

Apa fokus RDPA dalam perjuangan kelapa sawit di forum diplomasi ekonomi?

Indonesia mendorong kelapa sawit dalam konteks pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan, dengan dukungan bukti empiris bahwa kelapa sawit dapat berkontribusi positif.

Jul 7, 2026

Unggah oleh Hazel