P3K POLRI 2023 - Permohonan Kesanggupan Alokasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Calon PPPK di Lingkungan Polri Tahun 2023

Sep 21, 2026

Unggah oleh Theodore

Permohonan pengesahan kesanggupan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan, serta pengembangan kompetensi bagi calon PPPK di lingkungan Polri Tahun 2023. Surat bernomor B/1379 NIKEP./2023/SSDM berlandaskan berbagai regulasi terkait ASN, manajemen PPPK, pengadaan pegawai, dan keputusan jabatan fungsional PPPK. Dokumen memuat daftar rujukan surat-surat sebelumnya, hasil rapat koordinasi, serta dasar pertimbangan jumlah 350 formasi dari sumber tenaga honorer K-II dan sumber umum, disertai permintaan penghitungan dan pengiriman hasil selambat-lambatnya 14 Juni 2023.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman13

Waktu Membaca20 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

1. Rujukan

2. Permohonan kesanggupan administrasi (SPTJM)

3. Penjelasan hasil rapat dan dasar kebutuhan

3.a. Rapat koordinasi Srena Polri

3.b. Rapat tindak lanjut pemindahan personel dan DOB

3.c. Koordinasi Bagirimdik PNS Rodalpers SSDM Polri

3.d. Koordinasi penggunaan anggaran penerimaan ASN

4. Permohonan pertimbangan 350 formasi

5. Permintaan penghitungan pembayaran dan penyampaian hasil

6. Penutup dan tembusan

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA STAF SUMBER DAYA MANUSIA Nomor :B/1379 NIKEP./2023/SSDM Klasifikasi:BIASA Lampiran:sebelas lembar Perihal :pemohonan kesanggupan alokasi anggaranpembayaran gaji dan tunjangan bagi calonPPPKdi lingkungan Polni Tahun 2023 # 1. Rujukan: a.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Jakarta,8 Juni 2023 Kepada Yth.ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN UMUMDAN ANGGARANdiJakarta b.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja(PPPK); c.Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 29 Tahun2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemenintah dengan Perjanjian Kenja untuk Jabatan Fungsional; d.Keputusan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023tanggal 10 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang JabatanFungsional yang dapat diduduki oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK); e.Surat Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia Nomor:B/2271H/KEP.I2022 tanggal 31 Maret2022 perihal penginiman rencana kebutuhan PNS Polri Tahun Anggaran 2023; f.Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:B/9126/XKEP./2022 tanggal 28 Oktober2022 perihal permohonan fomasi pengadaan PPPK sumber Tenaga Non ASN pada Poli; 9 Surat Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/521/M.SM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023; h.Surat Kepala Kepolisian Negara Republik ndonesia Nomor.B/2829/IVKEP./2023 tanggal 6 Apil 2023perihal pengiriman rencana kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan di lingkungan Polni Tahun Anggaran2023; i.Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:B/3136/IV/KEP./2023 tanggal 26 April2023 perihal penginman rencana kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023; j.Surat Asisten Kapolni Bidang Sumber Daya Manusia Nomor:B/Und-1024/IV/KEP./SSDMtanggal 28 April 2023 perihal undangan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan alokasi anggaranuntuk pembayaran gaji,tunjangan dan pengembangan kompetensi bagi calon ASN Polni Tahun 2023; k.Surat Asisten Kapolni Bidang Sumber Daya Manusia Nomor:B/1236N/KEP./2023 tanggal 22 Mei 2023perihal dukungan untuk kesiapan pembayaran gaji dan tunjangan lainya bagi Caion PPPK Tahun 2023; 1.Surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor:B/Und-223N/REN.3.1/2023/Srena tanggal 25 Mei 2023 perihal undangan rapat terkait usulan kesiapan pembayaran gaji dantunjangan lainnya bagi calon PPPK Tahun 2023. 2.Sehubungan dengan rujukan di atas,bersama ini disampaikan kepada Jenderal bahwa terkait usulanformasi pengadaan calon PPPK Tahun 2023 kepada Menteni PANRB,masih terdapat kekurangankelengkapan administrasi yakni Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)kesanggupan pembayarangaji,tunjangan dan pengembangan kompetensi bagi PPPK di lingkungan Polni Tahun 2023. 3.Berkaitan hal tersebut,bersama ini disampaikan permohonan saran dan masukan terkait kesanggupanalokasi pembayaran gaji,tunjangan dan pengembangan kompetensi bagi PPPK Tahun 2023 denganpenjelasan: a.hasil rapat koordinasi diruang rapat Srena Polni lantai IV tanggal 26 Mei 2023 telah dilaksanakan rapatkoordinasi lanjutan pembahasan kesanggupan penggajian dan tunjangan lainya,hasil rapat bahwaSrena Polri memerukan data untuk fomasi calon PPPK sesuai Batas Usia Pensiun (BUP)atau ZeroGrowth,guna keperluan penghitungan untuk_pembayaran gaji,tunjangan dan pengembangankompetensi bagi calon PPPK di lingkungan Polni Tahun 2023; b.hasil rapat di ruang rapat Birowatpers tanggal 30 Mei 2023 tentang rapat tindak lanjut rencanapemindahan personel Polni dan PNS Pada IKN,pemenuhan personel Pasbrimob dan pemenuhanpersonel 4(empat)Daerah Otonom Baru(DOB)Papua dan Papua Barat,antara lain membahasalokasi anggaran untuk pembayaran gaji,tunjangan

Pertanyaan Umum

Apa perihal utama surat B/1379 NIKEP./2023/SSDM?

Perihal permohonan kesanggupan alokasi anggaran pembayaran gaji, tunjangan, serta pengembangan kompetensi bagi calon PPPK di lingkungan Polri Tahun 2023.

Apa kekurangan administrasi yang menjadi dasar permohonan?

Terdapat kekurangankelengkapan administrasi berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

Berapa jumlah formasi yang dimohonkan dan dari sumber apa?

Dimohonkan sebanyak 350 formasi, terdiri dari 271 dari sumber Tenaga Honorer K-II dan 79 dari sumber umum.

Sampai kapan hasil penghitungan harus dikirimkan?

Hasil penghitungan kesanggupan diminta dikirim kepada AS SDM Kapolri u.p. Karodalpers selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2023.

Sep 21, 2026

Unggah oleh Theodore