[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-229904-113":53,"doc-detail-229904-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","optimalizing-anti-corruption-efforts-in-indonesia","OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA","","Operasionalisasi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Komitmen penegak hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu menjadi langkah kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya dapat ditempuh melalui penerapan sanksi terberat bagi pelaku, mencakup sanksi pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik yang terakumulasi dengan TPPU, serta pemberian sanksi sosial. Harapannya, kepercayaan publik meningkat, efek jera tercipta, calon koruptor dicegah, dan pengembalian kerugian negara makin optimal.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/optimalizing-anti-corruption-efforts-in-indonesia/229904/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/optimalizing-anti-corruption-efforts-in-indonesia/229904.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"\tCallum ","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-21","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",5,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Mengapa pemberantasan korupsi perlu dioperasionalkan secara komprehensif dan holistik?","Question",{"text":110,"@type":111},"Karena diperlukan langkah yang integral dan terpadu agar penegakan hukum mampu menghasilkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Apa saja bentuk sanksi yang disebut untuk memperkuat pemberantasan korupsi?",{"text":115,"@type":111},"Sanksi terberat mencakup pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik yang dikaitkan dengan TPPU, serta disertai sanksi sosial.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Instrumen kebijakan apa yang menjadi dasar langkah strategis pemberantasan korupsi?",{"text":119,"@type":111},"Dokumen yang disebut meliputi beberapa Inpres (misalnya Inpres tentang percepatan serta aksi pencegahan dan pemberantasan) dan Perpres tentang strategi nasional pencegahan serta pemberantasan korupsi jangka panjang dan menengah.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},229904,1789044931,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},137451211410,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/2000bb0a9246f588df?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1786362646172706240","OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 1  \nBambang Waluyo  \nKejaksaan Agung Republik Indonesia  \nEmail: -  \nAbstrak  \nOperasionalisasi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui pengenaan sanksi yang yang terberat bagipelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik diakumulasikandengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dibarengi dengan pemberian sanksi sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, sertamenimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara atau rakyat serta memberikan dampak positif lainnya.  \nKata kunci: Penegakan hukum, Pemberantasan korupsi.  \nAbstract  \nOperationalization of fighting corruption should be done in comprehensive, integral and holistic methods. Commitment of law enforcement with firm, consistent, and integrated is an important step to be able to produce a just law enforcement, providing legal certainty, and benefits to society. These steps can be taken through the imposition of the toughest sanctions for perpetrators of corruption, criminal sanctions, fines, restitution, reversed evidence accumulated with money laundering crime (MLC), accompanied by the provision of social sanction . This is expected to increase public confidence , investors , national pride , as well as a deterrent effect, preventing corrupt candidates, optimize the return on the state or the people's money and other positive impacts.  \nKeyword: Law enforcement, Corruption  \nA. PENDAHULUAN  \nBanyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangantelevisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of force ataupun berperilaku sebagai celebrity.  \nMenjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (private sector) . Oleh karena itupemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas  \n1 Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014.  \nUPN \"VETERAN\" JAKARTA  \nkorupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai white collar crimeserta sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) . Upaya-upaya itu sebenarnyatelah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikadpemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasankorupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasankorupsi.  \nPada tahun 2014 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Instruksiinstruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Penceg","cbCaic1OpftYUDXC","https://ap.wps.com/l/cbCaic1OpftYUDXC","pdf",626433,14,"Indonesian","# A. PENDAHULUAN\n## Komentar publik dan dampak korupsi\n## Kebijakan dan instrumen pemerintah (Inpres dan Perpres)\n## Langkah strategis serta dinamika pelaksanaan\n## Data penanganan perkara dan penyelamatan kerugian negara","[{\"question\":\"Mengapa pemberantasan korupsi perlu dioperasionalkan secara komprehensif dan holistik?\",\"answer\":\"Karena diperlukan langkah yang integral dan terpadu agar penegakan hukum mampu menghasilkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.\"},{\"question\":\"Apa saja bentuk sanksi yang disebut untuk memperkuat pemberantasan korupsi?\",\"answer\":\"Sanksi terberat mencakup pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik yang dikaitkan dengan TPPU, serta disertai sanksi sosial.\"},{\"question\":\"Instrumen kebijakan apa yang menjadi dasar langkah strategis pemberantasan korupsi?\",\"answer\":\"Dokumen yang disebut meliputi beberapa Inpres (misalnya Inpres tentang percepatan serta aksi pencegahan dan pemberantasan) dan Perpres tentang strategi nasional pencegahan serta pemberantasan korupsi jangka panjang dan menengah.\"}]","OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA | PDF",22]