Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025 - Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

Sep 10, 2026

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi PNS secara selektif, efisien, akuntabel, dan transparan, sekaligus memastikan hak PNS memperoleh pendidikan serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan peraturan yang lebih tinggi, serta menetapkan dasar hukum dan ketentuan umum mulai dari definisi daerah, pemerintah daerah, gubernur, perangkat daerah, hingga pengertian PNS.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman25

Waktu Membaca39 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS BELA.JAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pengembangan kompetensi secara selektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar; b. bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak setiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangkamengembangkan potensi diri, mendapatkan pendidikan, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmenuntuk memastikan setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mengembangkan diri melalui pendidikan untukmendapatkan ilmu pengetahuan; c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan lkatan Belajar sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi, untuk itu perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat: . Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 7. Peraturan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huku

Pertanyaan Umum

Apa tujuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025?

Peraturan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pengembangan kompetensi dengan pemberian tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar secara selektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Apa yang diatur dalam peraturan ini untuk Pegawai Negeri Sipil?

Peraturan mengatur mekanisme pemberian tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengapa peraturan ini perlu ditetapkan dan menggantikan aturan sebelumnya?

Peraturan lama dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti agar tetap selaras.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Emma Mercer