Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2019 - Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

Sep 2, 2026

Unggah oleh Mali

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2019 mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara. Pengaturan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut ketentuan nasional terkait penerimaan peserta didik baru serta kebutuhan penataan di tingkat provinsi. Peraturan memuat dasar pertimbangan, rujukan regulasi, dan ketentuan umum sebagai landasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman21

Waktu Membaca32 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

# GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 32TAHUN 2019 ## TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,SEKOLAH MENENGAH KEJURUANNEGERI DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang :a.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,Nomor 51Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru,PadaTaman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah MenengahPertama,Sekolah Menengah Atas,Dan Sekolah MenengahKejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1918)perlu diatur Tata Cara Penerimaan Peserta Didik BaruPada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah MenengahKejuruan Dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi SumateraUtara; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangTata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SekolahMenengah Atas Negeri,Sekolah Menengah Kejuruan Negeri danPendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan PeraturanPembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109,TambahanLembaran Negara Nomor 4235)sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang —2— Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606); 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun2017 tentang Inovasi Daerah,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6123; 8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar danMenengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 955); 9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 2117); 10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PadaTaman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah MenengahPertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah MenengahKejuruan,Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605); 11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPenyelengga

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan ketentuan umum dalam peraturan ini?

Ketentuan umum memuat definisi istilah, seperti yang dimaksud dengan daerah, pemerintahan daerah, pemerintah daerah, kepala daerah, dan dinas, yang menjadi dasar pemahaman dalam pelaksanaan peraturan.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Mali