[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-227377-113":53,"doc-detail-227377-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","national-insight-bintara-polri-practice-questions","WAWASAN KEBANGSAAN - BINTARA POLRI - SOAL LATIHAN","","Kumpulan soal pilihan ganda yang menguji wawasan kebangsaan dan ketatanegaraan, mulai dari teori pembatasan kekuasaan raja menurut John Locke, konsep pengakuan de jure, pembagian kekuasaan negara, hingga prinsip negara berdasar hukum (Rechtsstaat). Materi berlanjut pada hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, fungsi serta wewenang lembaga negara seperti DPR-MPR, peran partai politik, serta pembagian wilayah dan aturan peralihan UUD 1945. Soal-soal dirancang untuk melatih pemahaman hukum dan sistem pemerintahan.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":43,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/ujian/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/national-insight-bintara-polri-practice-questions/227377/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/national-insight-bintara-polri-practice-questions/227377.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Stanford","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-21","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",6,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa perbedaan pengakuan de jure dan contoh peristiwa yang termasuk de jure?","Question",{"text":110,"@type":111},"Pengakuan de jure adalah pengakuan negara lain terhadap Indonesia secara resmi menurut hukum. Contohnya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Siapa yang mengemukakan teori pembagian kekuasaan terkait Mahkamah Agung tidak diadili oleh pihak lain?",{"text":115,"@type":111},"Teori pembagian kekuasaan yang menyatakan tidak ada pihak yang berhak mengadili Mahkamah Agung dikemukakan oleh Montesqueiu.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Bagaimana hubungan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945?",{"text":119,"@type":111},"Hubungan keduanya adalah Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran kenegaraan yang bersumber dan terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},227377,1789007636,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":42,"category_name":43,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":77,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":141},2336477552062,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_994ba38a5ba835b3df7d355c54d3ed8d","1. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “To Treatises Civil Goverment” bahwauntuk membatasi kekuasaan Raja yang absolutterdapat 3 macam kekuasaan yaitu ….  \nA. Legislatif, Eksekutif, dan Federatif  \nB. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif  \nC. Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif  \nD. Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif  \nE. Legislatif, Demokratif, dan Federatif  \n2. Pengakuan de jure berarti pengakuan negara lainterhadap negara Indonesia secara resmi menuruthukum, misalnya ….  \nA. Tanggal 17 Agustus 1945, terbentuknya Negara Indonesia  \nB. Tanggal 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda  \nC. Tanggal 10 Juli 1947, pengakuan Republik Indonesia oleh Mesir  \nD. Tanggal 10 Juli 1945, terbentuknya Negara RIS oleh Belanda  \nE. Tanggal 19 Agustus 1945, pengakuan kedaulatan RIS oleh Arab Saudi  \n3. Apabila Mahkamah Agung melakukan suatu kesalahan, tidak ada yang berhak mengadili, karena kedudukan kekuasaan negaranya sama tinggi. Pembagian kekuasan ini merupakan teori yang dikemukakan oleh ….  \nA. Immanuel Kant  \nB. Van Vollen Houven  \nC. John Locke  \nD. Montesqueiu  \nE. Polybios  \n4. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum bukan hukum yang harus mengikuti kehendakkekuasaan negara. Apabila hukum tunduk terhadap kekuasaan maka ….  \nA. hukum menjadi aturan yang tinggi  \nB. kedudukan hukum akan sama  \nC. keberadaan hukum untuk pejabat berbeda  \nD. pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang  \nE. akan terjadi kekuasaan yang dapat membatalkan hukum  \n5. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiritanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia    \nA. berpartisipasi politik  \nB. insan politik  \nC. kaderisasi politik  \nD. makhluk politik  \nE. aktif berpolitik  \n6. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakattersebut, pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai ….  \nA. Organisasi politik  \nB. Organisasi kesusilaan  \nC. Organisasi integralistik  \nD. Organisasi kekuasaan  \nE. Organisasi kemasyarakatan  \n7. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Rechtsstaat, ini berarti bahwa kekuasaanpemerintah dibatasi oleh hukum. Pernyataan ini termaktub dalam    \nA. Pasal –pasal UUD 1945  \nB. Sistem pemerintahan Negara RI yang ditegaskan dalam UUD 1945  \nC. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Perdata  \nD. Pembukaan UUD 1945  \nE. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945  \n8. Anggota DPR merangkap anggota MPR, maka jika DPR menganggap Presiden sungguh–sungguhmelanggar hukum negara yang ditetapkan oleh MPR, maka DPR dapat meminta kepada MPRuntuk menyelenggarakan sidang istimewa, hal ini merupakan ….  \nA. Kekuasaan DPR yang diatur dalam UUD 1945  \nB. Fungsi legislatif DPR dalam UUD 1945  \nC. Tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945  \nD. Fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945  \nE. Wewenang DPR yang diatur dalam UUD 1945  \n9. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkankekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagaisarana    \nA. mengembangkan kehidupan politik  \nB. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik  \nC. mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945  \nD. menentukan sistem pemerintahan  \nE. mewujudkan sistem pemerintahan  \n10. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa, sekitar proklamasi ialah ….  \nA. Pembentukan kabinet yang pertama  \nB. Penetapan sistem multipartai  \nC. Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR  \nD. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa  \nE. Penetapan UUD 1945  \n11. Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ….  \nA. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  \nB. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok– pokok pikiran kenegaraan  \nC. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara  \nD. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci  \nE. Pem","cbCaibEVVu5UJZB2","https://ap.wps.com/l/cbCaibEVVu5UJZB2","pdf",250773,"Indonesian","# Soal Wawasan Kebangsaan\n## Teori dan pembatasan kekuasaan negara\n## Pengakuan de jure\n## Pembagian kekuasaan dan prinsip negara hukum\n## Hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945\n## Tugas dan wewenang DPR-MPR\n## Peran partai politik\n## Peristiwa ketatanegaraan setelah proklamasi\n## Presiden, pembentukan/penetapan ketatanegaraan\n## Pembagian wilayah dan aturan peralihan\n## Penyimpangan UUD 1945 masa Orde Lama\n## Sistem negara kesatuan dan desentralisasi","[{\"question\":\"Apa perbedaan pengakuan de jure dan contoh peristiwa yang termasuk de jure?\",\"answer\":\"Pengakuan de jure adalah pengakuan negara lain terhadap Indonesia secara resmi menurut hukum. Contohnya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.\"},{\"question\":\"Siapa yang mengemukakan teori pembagian kekuasaan terkait Mahkamah Agung tidak diadili oleh pihak lain?\",\"answer\":\"Teori pembagian kekuasaan yang menyatakan tidak ada pihak yang berhak mengadili Mahkamah Agung dikemukakan oleh Montesqueiu.\"},{\"question\":\"Bagaimana hubungan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945?\",\"answer\":\"Hubungan keduanya adalah Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran kenegaraan yang bersumber dan terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan.\"}]","WAWASAN KEBANGSAAN - BINTARA POLRI - SOAL LATIHAN | PDF",5]