Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia - Nomor 32 Tahun 2012 - Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 menetapkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Arsip Nasional. Peraturan ini bertujuan mewujudkan komunikasi kedinasan yang efisien dan efektif sekaligus mendukung ketersediaan arsip dinamis yang autentik dan reliabel sebagai sumber informasi serta bukti kinerja. Perumusan didasarkan pada kebutuhan organisasi dan ketidaksesuaian keputusan sebelumnya, serta dirujuk dari berbagai undang-undang dan peraturan terkait kearsipan. Pasal awal mendefinisikan istilah pokok seperti naskah dinas, tata naskah dinas, administrasi umum, arsip, pengelolaan arsip dinamis, format, kewenangan penandatanganan, logo, dan cap dinas.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman93

Waktu Membaca2 jam 23 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menetapkan

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Ketentuan Umum

Definisi Naskah Dinas, Tata Naskah Dinas, dan Istilah Terkait

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 [http://www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), e-mail: [info@anri.go.id](info@anri.go.id) PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan komunikasi kedinasan yang efisien dan efektif guna ketersediaan arsip dinamis yang autentik dan reliabel sebagai sumber informasi danbahan bukti kinerja dibutuhkan suatu ketentuanpengelolaan informasi tertulis dalam tata naskah dinas; b. bahwa Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01/36/1999 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Arsip Nasional Republik Indonesia sudahtidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia; 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimanatelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010; 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses; 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Kertas untuk Arsip/Dokumen Permanen; 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis; 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia; 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Bidang Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia; 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunandan Penyempurnaan Laporan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINASDI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasanyang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelen

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012?

Peraturan ini bertujuan mewujudkan komunikasi kedinasan yang efisien dan efektif, serta memastikan ketersediaan arsip dinamis yang autentik dan reliabel sebagai sumber informasi dan bukti kinerja.

Mengapa keputusan sebelumnya diganti atau tidak lagi sesuai?

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01/36/1999 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini.

Apa yang dimaksud dengan tata naskah dinas dalam peraturan ini?

Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, serta penyimpanan naskah dinas dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason