KESEPAHAMAN BERSAMA TENTANG PENERIMAAN PUTRA DAERAH PADA LEMBAGA IKATAN DINAS MELALUI SISTEM PENERIMAAN TARUNA/TARUNINYA - Perjanjian 19-02-2019

Sep 10, 2026

Kesepahaman bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengatur pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan putra/putri daerah. Dokumen menetapkan para pihak, dasar hukum, serta ketentuan pelaksanaan yang dituangkan dalam pasal-pasal. Ruang lingkup mencakup pengiriman pendidikan kedinasan, pemenuhan kebutuhan profesional bidang transportasi darat, dan pelaksanaan bersama pengiriman sumber daya manusia melalui STTD.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman6

Waktu Membaca9 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

TENTANG

Penerimaan putra daerah pada Lembaga Ikatan Dinas melalui sistem penerimaan taruna/taruninya

Dasar hukum

BAB I Maksud dan tujuan

Pasal 1

BAB II Obyek

Pasal 2

BAB III Ruang lingkup

I.EDDYGUNAWAN II.ASIP KHOLBIHI # KESEPAHAMAN BERSAMAANTARASEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN ## TENTANG PENERIMAAN PUTRA DAERAH PADA LEMBAGA IKATAN DINASMELALUI SISTEM PENERIMAAN TARUNA/TARUNISEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT NOMOR :HK.201/1/15/STTD-2019 NOMOR :420/4/MoU/2019 Pada hari ini,selasa tanggal sembilan belas bulan Februari tahun duaribu Sembilan belas (19-02-2019),bertempat di kajen,kami yangbertandatangan di bawah ini: N:Ketua SekolahTinggiTransportasiDarat,yangdiangkat berdasarkan Keputusan MenteriPerhubungan Nomor :SK.24 Tahun 2019tanggal 9 Januari 2019 tentang Pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatanpimpinan tinggi pratama di LingkunganKementerian Perhubungan,dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Sekolah TinggiTransportasi Darat,berkedudukan di JalanRaya Setu Nomor 89 Kelurahan CibuntuKecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. :BupatiPekalongan, yangdiangkatberdasarkan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor :131.33-4984Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentangPengangkatan Bupati Pekalongan ProvinsiJawa Tengah,dalam hal ini bertindak untukdan atas nama Pemerintah KabupatenPekalongan,berkedudukan di Jalan Alun-alunUtara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. | Halaman 1 dari6 | ☑ | | --- | --- | Berdasarkan: 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat I Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah TinggiTransportasi Darat; 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025); 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber DayaManusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 104,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5310); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja SamaDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); | Halaman 2 dari 6 | | | --- | --- | 10.Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor B/1518/M.PAN_RB/4/2014tentang Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya ManusiaPutera/i Daerah dalam Sistem Penerimaan Taruna/i STTD; 11.Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor B/1329/M.PAN_RB/04/2015tentang Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008

Pertanyaan Umum

Apa maksud kesepahaman bersama ini?

Kesepahaman bersama ini menjadi dasar pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan di STTD.

Apa tujuan kesepahaman bersama ini?

Untuk mengirimkan pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan di STTD guna memenuhi kebutuhan profesional bidang transportasi darat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Apa yang menjadi objek kesepahaman bersama?

Objeknya adalah pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan sumber daya manusia putra/putri daerah yang dilaksanakan bersama oleh para pihak di STTD.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Maya Linwood