PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2023 - Tentang Tugas Belajar,Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

Sep 10, 2026

Unggah oleh Xiajie

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 mengatur mekanisme pemberian tugas belajar serta pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pengaturan ditetapkan untuk menjaga tertib pengembangan kompetensi PNS sesuai kebutuhan organisasi, melalui proses yang lebih selektif. Peraturan ini disertai dasar hukum dari berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, serta menetapkan ketentuan umum mengenai pengertian istilah dan pihak terkait.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman22

Waktu Membaca34 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

WALIKOTA MOJOKERTOPROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTONOMOR 6 TAHUN 2023 # TENTANG TUGAS BELAJAR,UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH,DANUJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA MOJOKERTO, Menimbang :a.bahwa dalam rangka ketertiban pengembangan kompetensiPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Mojokerto,perlumengatur mekanisme pemberian tugas belajar,sertapelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah danujian dinas yang dilakukan secara lebih selektif sesuaidengan kebutuhan organisasi; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Walikotatentang Tugas Belajar,Ujian Kenaikan Pangkat PenyesuaianIjazah,dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar danKota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1954 Nomor 40,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 551); 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301); —2— 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5336); 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubahbeberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IⅡMojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3242); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentangPenilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentangPemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1961 Nomor 234,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2278); —3— 10.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai NegeriSipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah; 11.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 12.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran DaerahKota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan LembaranDaerah Kota Mojokerto Nomor 8

Pertanyaan Umum

Apa tujuan pengaturan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023?

Peraturan ini bertujuan mengatur mekanisme pemberian tugas belajar serta pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas bagi PNS agar lebih selektif sesuai kebutuhan organisasi dan untuk menjaga tertib pengembangan kompetensi.

Siapa yang menjadi subjek pengaturan peraturan ini?

Subjeknya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Istilah apa saja yang dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum?

Pada Bab I, Pasal 1 dijelaskan pengertian Kota, Pemerintah Kota, Walikota, perangkat daerah, BKPSDM, PPK, PyB, serta pengertian PNS.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Xiajie