Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Nomor 27 Tahun 2017 - Tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Margaret

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 mengatur Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) sebagai peraturan dasar pengelolaan. Aturan ini menjadi landasan penyusunan peraturan serta prosedur operasional di Poltekip, selaras dengan ketentuan peraturan sebelumnya tentang organisasi dan tata kerja. Dokumen menetapkan ketentuan umum dan mendefinisikan istilah penting seperti Poltekip, Statuta, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Kurikulum, serta struktur dan pelaksana dalam lingkungan Poltekip.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman5

Waktu Membaca8 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1671, 2017 KEMENKUMHAM. Poltekip. Statuta. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, perludisusun statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara [www.peraturan.go.id](www.peraturan.go.id) Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang selanjutnyadisingkat Poltekip adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Pemasyarakatan. 2. Statuta Poltekip yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakansebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur [www.peraturan.go.id](www.peraturan.go.id) operasional di Poltekip. 3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma , program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkankebudayaan bangsa Indonesia. (disamakan dengandefinisi dalam Permen Poltekim) 4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Taruna untuk pekerjaandengan keahlian terapan tertentu sampai programsarjana terapan, dan dapat dikembangkan olehpemerintah sampai program magister terapan atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Kurikulum Poltekip yang selanjutnya disebut Kurikulumadalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenaitujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatanpembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikantertentu. 6. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentudalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/at

Pertanyaan Umum

Apa definisi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dalam dokumen ini?

Poltekip adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Margaret