Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia - PM 141 Tahun 2015 - Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Paura

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 141 Tahun 2015 mengatur pembinaan disiplin, keseragaman, dan ketertiban penggunaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dokumen menetapkan komponen PDU meliputi penutup kepala, penutup badan, dan alas kaki, termasuk ketentuan atribut serta tanda-tanda khusus. Rincian berbeda diterapkan untuk pria, wanita, serta wanita muslimah, lengkap dengan lambang, epolet, papan nama, dan ketentuan pengawasan serta sanksi atas ketidaksesuaian.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman17

Waktu Membaca26 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang dan Menetapkan

Menimbang

Menetapkan

Ketentuan Umum

Definisi PDU

Tanda Kehormatan

Jenis dan Kelengkapan PDU

Komponen PDU

Atribut dan tanda khusus

Rincian PDU

Penutup kepala

Penutup badan pria

Penutup badan wanita

PDU wanita muslimah

Atribut, Tanda Pangkat, dan Tanda Khusus

Atribut

Tanda-tanda khusus

Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan berjenjang

Sanksi pelanggaran

Ketidaksesuaian atribut dengan pangkat/jabatan

Penyesuaian dan Masa Berlaku

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:PM 141 TAHUN 2015 TENTANG # PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a.bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragamanserta ketertiban penggunaan pakaian dinas upacara gunamembangun identitas aparatur di lingkungan KementerianPerhubungan,perlu diatur penggunaan pakaian dinasupacara aparatur sipil negara di lingkungan KementerianPerhubungan; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan MenteriPerhubungan tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur SipilNegara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat :1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 75); 3.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); 4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.19 Tahun 2015tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Perhubungan; 5.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan LogoKementerian Perhubungan yang telah disempurnakan denganKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 1994; 6.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.263/HK.602/Phb-87 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIATENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalahpakaian dinas upacara yang digunakan oleh Aparatur SipilNegara di lingkungan Kementerian Perhubungan. 2.Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negaraberupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Pasal 2 (1)Pakaian dinas upacara terdiri dari: a.tutup kepala; b.tutup badan; c.alas kaki. (2)Pakaian dinas upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dilengkapi dengan atribut dan/atau tanda-tanda khusus. Pasal 3 (1)Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a,berupa topi(pet); (2)Pada topi(pet)sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),dipasanglambang Kementerian Perhubungan. Pasal 4 Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)huruf b,meliputi: a.Pakaian Dinas Upacara untuk pria,terdiri dari: 1)Tutup Kepala: a.Pet warna biru tua; b.Emblem. 2)Tutup Badan: a.Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidurwarna biru tua dengan baju dalam warna putih dandasi panjang warna biru tua; b.Celana panjang warna biru tua dengan 2(dua)buahsaku samping bagian depan; c.Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambangKementerian Perhubungan. 3)Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam; 4)Atribut: a.Papan nama pada dada sebelah kanan; b.Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri; c.Epolet warna biru dengan tanda pangkat/golonganaparatur. b.Pakaian Dinas Upacara untuk wanita,terdiri dari: 1)Tutup Kepala: a.Pet warna biru tua; b.Emblem. 2)Tutup Badan: a.Baju jas lengan panjang dengan krah leher modeltidur warna biru tua dengan baju dalam warna birumuda dan dasi panjang warna biru tua; b.Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10(sepuluh)cm di bawah lutut dilengkapi 2(dua)buahsaku samping bagian depan; c.Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambangKementerian Perhubungan. 3)Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;

Pertanyaan Umum

Siapa yang mengawasi penggunaan PDU dan apa akibat pelanggarannya?

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. Setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan atribut yang tidak sesuai dengan pangkat/golongan atau jabatan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Paura