PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA - NOMOR 11 TAHUN 2023 - TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

Sep 10, 2026

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagai peraturan dasar pengelolaan untuk menjadi landasan penyusunan aturan dan prosedur operasional. Aturan ini menggantikan Statuta Poltekip sebelumnya agar selaras dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Ruang lingkup mencakup ketentuan umum mengenai pengertian Poltekip, Statuta, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, kurikulum, program studi, hingga tridharma perguruan tinggi serta elemen organisasi dan sumber daya di lingkungan Poltekip.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman71

Waktu Membaca1 jam 49 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian tentang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Statuta, dan Pendidikan Tinggi

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.216 , 2023 KEMENKUMHAM. Statuta Poltekip. Pencabutan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan disusunsebagai peraturan dasar pengelolaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiatentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 2023, No.216 -2- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533); 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang selanjutnyadisebut Poltekip adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Pemasyarakatan. 2. Statuta Poltekip yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakansebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekip. 3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkankebudayaan bangsa Indonesia. 4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan taruna untuk pekerjaandengan keahlian terapan tertentu sampai programsarjana terapan, dan dapat dikembangkan olehpemerintah sampai program magister terapan atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Kurikulum Poltekip yang selanjutnya disebut Kurikulumadalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenaitujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakansebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Poltekip. 6. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang m

Pertanyaan Umum

Apa dasar penetapan Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam peraturan ini?

Statuta disusun sebagai peraturan dasar pengelolaan Poltekip. Peraturan juga menetapkan penggantian terhadap Statuta sebelumnya karena tidak lagi sesuai perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Apa yang dimaksud dengan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dalam ketentuan umum?

Poltekip adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan.

Apa peran Statuta Poltekip menurut Pasal 1?

Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekip.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ben Jamin