Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2020 - Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 menetapkan Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagai peraturan dasar pengelolaan. Regulasi ini menggantikan Statuta yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017 karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Dokumen memuat ketentuan umum mengenai definisi Poltekip, Statuta, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, kurikulum, program studi, tridharma, serta struktur tata kelola akademik dan pengelolaan pendidik serta sivitas.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman93

Waktu Membaca2 jam 23 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi dan ruang lingkup

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1300 , 2020 KEMENKUMHAM. Poltekip. Statuta. Pencabutan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. c. Mengingat : 1. bahwa Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan disusunsebagai peraturan dasar pengelolaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiatentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara; Republik Indonesia Nomor 5500); 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang selanjutnyadisebut Poltekip adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Pemasyarakatan. 2. Statuta Poltekip yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakansebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekip. 3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkankebudayaan bangsa Indonesia. 4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan taruna untuk pekerjaandengan keahlian terapan tertentu sampai programsarjana terapan, dan dapat dikembangkan olehpemerintah sampai program magister terapan atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peratur

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penetapan Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam Peraturan Menteri ini?

Statuta ditetapkan sebagai peraturan dasar pengelolaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, menjadi landasan penyusunan peraturan serta prosedur operasional di lingkungan Poltekip.

Peraturan Menteri Nomor berapa yang digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2020?

Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Apa yang dimaksud dengan Poltekip dan Statuta menurut Pasal 1?

Poltekip adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mia