Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 - Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Sep 10, 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 menetapkan Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Regulasi ini menegaskan perlunya penyesuaian Statuta IPDN agar selaras dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen memuat konsiderans, dasar hukum, dan ketentuan umum yang mendefinisikan IPDN, statuta, pendidikan tinggi kepamongprajaan, serta unsur kepemimpinan dan organisasi seperti rektor, senat, fakultas, dan program studi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman51

Waktu Membaca1 jam 19 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. c. Mengingat : 1. 2. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan Kementerian Dalam Negeri guna menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul lulusan pendidikan tinggi kepamongprajaan, perlu pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan Kementerian Dalam Negeri; bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu disesuaikan dengan dinamika dankebutuhan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnyadisingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaandipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahandalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Statuta IPDN adalah peraturan dasar pengelolaan IPDN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di IPDN. 3. Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan adal

Pertanyaan Umum

Bagaimana definisi IPDN dan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan menurut ketentuan umum?

IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Pendidikan tinggi kepamongprajaan merupakan pendidikan tinggi kedinasan dengan spesifikasi ilmu pemerintahan terapan yang ditempuh melalui pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan sebagai sistem terintegrasi.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Emma Mercer