Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah - Pedoman

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ophelia

Peraturan Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah untuk mewujudkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Dokumen memuat dasar pertimbangan, ketentuan umum tentang definisi perangkat daerah dan tata naskah dinas, serta pengaturan awal jenis naskah dinas termasuk naskah arahan beserta kategorinya.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman74

Waktu Membaca1 jam 54 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu: Umum

Pasal 2

Bagian Kedua: Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Pasal 4

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA No.144,2023 # PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2023TENTANGTATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan tertib,efisiensi,danefektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahandaerah diperlukan pedoman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Daerah sudah tidak sesuai denganperkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan,dan perkembangan teknologi komunikasi daninformasi,sehingga perlu diganti; C.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkanPeraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata NaskahDinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat :1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6841); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 53,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5286); 2023,No.144 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SistemPemerintahan Berbasis Elektronik(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentangKementerian Dalam Negeri Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 286); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157); 8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor758); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KementerianDalam Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 1433; MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATANASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. ## BABIKETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalampenyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yangmenjadi kewenangan daerah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi danTugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom. 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusanPemerintahan Dalam Negeri. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan RakyatDaerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah. 2023,No.144 6. Peraturan Daerah yang selanjutny

Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 terkait tata naskah dinas?

Untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pedoman tata naskah dinas.

Mengapa peraturan ini perlu menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009?

Karena ketentuan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Jenis naskah dinas apa saja yang diatur dalam Pasal 2?

Jenis naskah dinas terdiri atas naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ophelia