ARAHAN MENTERI PANRB - Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan ASN 2022-2030 - Tahapan Pengadaan PNS

Sep 18, 2026

Unggah oleh Himbo

Dokumen memuat arahan terkait kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN untuk periode 2022 hingga 2030, termasuk proyeksi kebutuhan antar-sektor seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengaturan pertumbuhan kebutuhan. Diuraikan dasar hukum UU 5/2014 ASN, penetapan kebutuhan CASN, serta tahapan pengadaan PNS dari perencanaan hingga pengangkatan. Terdapat penugasan BKN dalam penyelenggaraan seleksi calon ASN, mekanisme seleksi administrasi, kompetensi dasar dan bidang, termasuk CAT. Dokumen juga membahas definisi CPNS/PPPK, sekolah kedinasan, serta rangkaian tahapan rekrutmen PPPK beserta ketentuan pengangkatannya.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman20

Waktu Membaca31 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

ARAHAN MENTERI PANRB

Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan ASN 2022-2030

Sektor Kesehatan

Jabatan Fungsional Kewilayahan dan Jabatan Pelaksana

Penetapan Kebutuhan CASN (UU 5/2014 ASN)

Tahapan Pengadaan PNS

Penugasan BKN untuk Seleksi

Calon Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil

Tahapan Seleksi

Sekolah Kedinasan

PPPK dan Catatan Penting Pengadaan PPPK

Test dan Seleksi CPNS

Perkembangan Sistem Seleksi

Sebaran Aparatur Sipil Negara

# ARAHAN MENTERI PANRB Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan ASN 2022-2030 POSITIVE1.Sektor Pendidikanmengacu proyeksi kebutuhan instansiPembina:Kemendikbud dan KemenagGROWTHmengacu proyeksi kebutuhan instansi ## 2.Sektor Kesehatan Pembina:Kementerian Kesehatanmendukung prioritas nasional,potensiZERO GROWTH3.Jabatan Fungsionalkewilayahan dan mengacu proyeksi BUPselama 10 tahun:BKNNEGATIVEGROWTH4.Jabatan Pelaksanamengacu proyeksi BUP selama 10tahun:BKN Formasi Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara pada tahun inisebanyak 572.496 yang terdiri dari 13,8%Formasi Instansi Pusat dan 86,2%Formasi Instansi Daerah. ·Setiap Instansi wajib menyusunkebutuhan Pegawaiberdasarkan analisis Jabatandan Analisis Beban Kerja ·Kebutuhan pegawai dilakukanuntuk jangka waktu 5(lima)tahun yang diperinci pertahunberdasarkan prioritaskebutuhan ·Menteri menetapkankebutuhan pegawai secaraNasional UU 5/2014 ASN PASAL 56 PENETAPAN KEBUTUHAN CASN PASAL 58 # Tahapan Pengadaan PNS: 1.Perencanaan, 2.Pengumuman 3.Lowongan, 4.Pelamaran, 5.Seleksi, 6.Pengumuman hasil seleksi, 7.Masa percobaan,dan 8.Pengangkatan menjadi PNS PASAL62 Penyelenggaraan seleksi pengadaanPNS dilakukan secara objektifberdasarkan kompetensi,kualifikasidan persyaratan lain yangdibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi pengadaanPNS terdiri dari: 1.Seleksi Administrasi, 2.Seleksi Kompetensi Dasar,dan 3.Seleksi Kompetensi Bidang # PENUGASAN BKN UNTUK SELEKSI UU 5/2014 ASN □ "BKN memiliki fungsi penyelenggaraan Manajemen ASNdalam bidang pertimbangan teknis formasi,pengadaan,perpindahan antarinstansi,persetujuankenaikan pangkat,pensiun;dan“(Pasal 47) □"BKN bertugas mengendalikan seleksi calon PegawaiASN”(Pasal 48) PP 11/2017 MANEJEMEN PNS □ Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (I)diketuai oleh Kepala BKN.(Pasal 17) □ Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimanadimaksud pada ayat(1)mempunyai tugas:a.mendesain sistem seleksi pengadaan PNS;b.menyusun soal seleksi kompetensi dasar; PP 49/2018 MANEJEMEN PPPK 口Peraturan BKN No.1 Tahun 2019 dan Peraturan KepalaBKN No.18 Tahun 2020 tentang Petunjuk TeknisPengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja □ Peraturan BKN No.14 Tahun 2018 tentang PetunjukTeknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil □ Peraturan BKN No.2 Tahun 2021 tentang ProsedurPenyelenggaraan Seleksi Dengan Metode CAT BKN 口SE BKN No.8 Tahun 2022 tentang Prosedur Tambahanpada Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN 口SE BKN No.2 Tahun 2023 tentang Pencabutan SEKepala BKN No.7 Tahun 2021 tentang ProsedurPenyelenggaraan Seleksi Dengan Metode CAT BKNdengan Protokol Kesehatan Pencegahan danPengendalian Covid-19 # CALON APARATUR SIPIL NEGARA ## PEGAWAI NEGERI SIPIL Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPKmenduduki jabatan pemerintahan.(UU 5/2014 ASN) (U(UU 5/2014 ASN) ## TAHAPAN SELEKSI Seleksi Seleksi Seleksi Administrasi Kompetensi Kompetensi Dasar Bidang ## SEKOLAH KEDINASAN Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kemen KEU,KemenDAGRI,Kemen KUMHAM,Kemen HUB,BPS,BMKG,BIN,BSSNdengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan(Permenpan Nomor 20 Tahun 2021) ## TAHAPAN SELEKSI Seleksi Seleksi Administrasi Kompetensi Dasar PPPKP Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,yangW diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktud tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.te ## TAHAPAN SELEKSIT Seleksi Kompetensi Seleksi Kompetensi Seleksi Administrasi ## Catatan Penting Pengadaan PPPK Dalam UU ASN Pasal 96 Ayat 2 Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan,pengumuman lowongan,pelamaran,seleksi,pengumuman hasil seleksi,dan pengangkatan menjadi PPPK Pasal 99 Ayat 1 dan 2 1.PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. 2.Untuk diangkat menjadi calon PNS,PPPK harus mengikuti semuaproses seleksi yang di

Pertanyaan Umum

Apa saja dasar hukum yang disebut untuk penetapan kebutuhan CASN dan pengadaan PNS?

Dokumen menyebut UU 5/2014 ASN pada bagian penetapan kebutuhan CASN serta pasal terkait (mis. Pasal 56 dan Pasal 58). Selain itu, dicantumkan juga aturan terkait manajemen PNS dan manajemen PPPK seperti PP 11/2017 dan PP 49/2018.

Bagaimana tahapan pengadaan PNS menurut dokumen ini?

Tahapan pengadaan PNS terdiri dari perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Apa peran BKN dalam seleksi pengadaan calon ASN?

BKN disebut memiliki fungsi penyelenggaraan manajemen ASN pada bidang teknis formasi dan pengadaan, termasuk mengendalikan seleksi calon pegawai ASN. Dokumen juga menyatakan panitia seleksi nasional pengadaan PNS diketuai Kepala BKN dan bertugas mendesain sistem seleksi serta menyusun soal.

Sep 18, 2026

Unggah oleh Himbo