KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023 - Nomor 545 Tahun 2023

Sep 18, 2026

Unggah oleh Violet

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2023, dengan dasar pertimbangan peningkatan kapasitas organisasi, kelancaran tugas, dan percepatan tujuan strategis nasional. Penetapan memuat rincian pada lampiran, masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta penilaian kinerja, termasuk rujukan kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan, dan peneliti. Pelaksanaan dan pembiayaan mengikuti ketentuan peraturan dan DIPA provinsi masing-masing.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman22

Waktu Membaca34 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Mengingat

Memutuskan

Menetapkan

Kesatu - Penetapan Kebutuhan ASN

Kedua - Masa Perjanjian Kerja

Ketiga - Kualifikasi Jabatan Fungsional Guru

Keempat - Kualifikasi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Kelima - Kualifikasi Jabatan Fungsional Peneliti

Keenam - Pelaksanaan Pengisian Kebutuhan

Ketujuh - Pembebanan Biaya

Kedelapan - Mulai Berlaku

MENTERI # PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 545 TAHUN 2023TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAE PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas dan pelayanan kepada masyarakat,meningkatkan kapasitas organisasi,dan mempercepatpencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlumenambah Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dariPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;dan b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur SipilNegara sebagaimana dimaksud huruf a,dipandangperlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah Provinsi TahunAnggaran 2023. Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomo:5494); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 208,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 3. Peraturan Pemerintah Ncmor 49 Tahun 2018 tentangManajemen Pegawai Penerintah dengan PerjanjianKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224Tahun 2018,Tambahan Lembaran Negara Nomor6264); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 2013 tentang Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 229,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN)Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2020); 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentangJenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PegawaiPemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65); 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gajidan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 218); 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023tentang Perubahan Kedua atas Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi olehPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil NegaraSecara Nasional Tahun Anggaran 2023; Memperhatikan :1.Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023tanggal 10 April 2023; 2.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli2022; 3.Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan TenagaKependidikan, KementerianPendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikdalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan FungsionalGuru Tahun 2023; 4.Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga KesehatanKementerian Kesehatan Tahun 2023 NomorPT.01.03/F/1365/2023 tentang PersyaratanKualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi(STR)dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja(PPPK)Jabatan FungsionalKesehatan; 5.Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi NasionalNomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentangKualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan CalonAparatur Sipil Negara Formasi Jabatan FungsionalPeneliti. MEMUTUSKAN: Menetapkan :KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTA

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini?

Keputusan Menteri menetapkan penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2023, dengan rincian pada lampiran.

Berapa lama masa perjanjian kerja PPPK yang ditetapkan?

Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja.

Kualifikasi pendidikan jabatan fungsional apa saja dirujuk dan kepada dokumen apa?

Kualifikasi pendidikan jabatan fungsional guru merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; tenaga kesehatan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan; dan peneliti merujuk pada keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sep 18, 2026

Unggah oleh Violet