KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 745 TAHUN 2020 - TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

Sep 4, 2026

Unggah oleh Himbo

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan pada Kementerian Agama. Regulasi ini bertujuan memastikan tertib administrasi, standardisasi, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan PPG. Dokumen merumuskan dasar hukum dari berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, menetapkan pihak acuan, serta mengatur koordinasi panitia nasional, penetapan petunjuk teknis oleh pejabat berwenang, dan mulai berlakunya keputusan pada tanggal penetapan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman31

Waktu Membaca48 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANOMOR 745 TAHUN 2020TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURUDALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a.bahwa untuk tertib administrasi,standardisasi,penjaminan mutu,dan akuntabilitas penyelenggaraanpendidikan profesi guru dalam jabatan padaKementerian Agama,perlu ditetapkan pedoman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Menteri Agama tentang PedomanPenyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalamJabatan pada Kementerian Agama; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4586); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tingg (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 158,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 4496)sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 45,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentangGuru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4941)sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6058); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentangPendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6362); 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 168); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1495); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor890); 10.Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018tentang Pengembangan Keprofesian BerkelanjutanGuru Madrasah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1750); 11.Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020tentang Ijazah,Sertifikat Kompetensi,dan SertifikatProfesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 582); MEMUTUSKAN: Menetapkan :KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMANPENYELENGGARAANPENDIDIKAN PROFESI GURUDALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA. KESATU:Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ProfesiGuru dalam Jabatan pada Kementerian Agamasebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA :Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUmenjadi acuan bagi para pihak dalam: a. merencanakan; b. melaksanakan; c. memantau dan mengevaluasi;dan d. melaporkan, Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatanpada Kementerian Agama. KETIGA:Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan pada KementerianAgama dikoordinasikan oleh panitia nasional. KEEMPAT:Panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam DiktumKETIGA ditetapkan dengan Keputusan Menteri. KELIMA:Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal menetapkanpetunjuk teknis pelaksanaaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pertanyaan Umum

Siapa yang berkoordinasi dalam penyelenggaraan PPG dalam jabatan pada Kementerian Agama?

Penyelenggaraan dikoordinasikan oleh panitia nasional, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Himbo