KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA - NOMOR 9 TAHUN 2016 - PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA

Sep 10, 2026

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama untuk memperkuat tertib administrasi dan meningkatkan efisiensi komunikasi serta informasi antarsatuan organisasi. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh Satuan Organisasi, Satuan Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis dalam penyelenggaraan tata naskah dinas. Penerapannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan tata naskah yang telah ada paling lambat dua tahun, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman75

Waktu Membaca1 jam 56 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

2. Tujuan

C. Sasaran

D. Asas

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2016TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINASPADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasikedinasan serta efisiensi komunikasi dan informasiantarunit organisasi,perlu ditetapkan tata naskah dinaspada Kementerian Agama; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan KeputusanMenteri Agama tentang Pedoman Tata Naskah Dinaspada Kementerian Agama; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentangKetentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2964)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5071); 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera,Bahasa,dan Lambang Negara,serta LaguKebangsaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 109,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5035); 3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentangLambang Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1951 Nomor 111,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 176); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentangPenggunaan Lambang Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1630); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 53,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5286: 6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 168); 8.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agamasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan MenteriAgama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 348); 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 6 Tahun 2011 tentang Pedorman Umum TataPersuratan Dinas Elektronik di Lingkungan InstansiPemerintah; 10.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalKementerian Agama (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 851); 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentangPedoman Tata Persuratan Dinas Instansi Pemerintah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 12.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang PedomanUmum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet diLingkungan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMANTATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA. KESATUMenetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas padaKementerian Agama sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan Menteri ini. KEDUAPedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agamasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUmerupakan pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi,Satuan Kerja,dan Unit Pelaksana Teknis padaKementerian Agama dalan menyelenggarakan tata naskahdinas. KETIGA:Tata naskah dinas yang telah ada di lingkunganKementerian Agama secara bertahap agar disesuaikandengan Pedoman Tata Naskah Dinas pada KementerianAgama paling lambat 2(dua)tahun sejak Keputusan iniditetapkan. KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta la tanggal 25 Januari 2016(MEN1eR AGAMA REPUBLIK INDONESIA, LAMPIRAN # KEPUTUS

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama?

Pedoman bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar unit kerja pada Kementerian Agama.

Siapa yang menjadi sasaran penerapan pedoman tata naskah dinas?

Pedoman menjadi acuan bagi seluruh Satuan Organisasi, Satuan Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama dalam penyelenggaraan tata naskah dinas.

Bagaimana ketentuan penyesuaian tata naskah dinas yang sudah ada?

Tata naskah dinas yang telah ada disesuaikan secara bertahap dengan pedoman paling lambat dua tahun sejak keputusan ditetapkan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh wps_ap_test_251126_0180