PERATURAN WALIKOTA SOLOK - NOMOR 47 TAHUN 2018 - TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018 - Penetapan

Aug 29, 2026

Peraturan Walikota Solok Nomor 47 Tahun 2018 menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 tentang standar biaya umum Pemerintah Kota Solok untuk tahun anggaran 2018. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan standar biaya umum terkait honorarium Panitia Penerima CPNS Daerah. Regulasi ini memuat penyesuaian pada ketentuan lampiran standar biaya umum, serta menetapkan berlakunya peraturan pada tanggal diundangkan dan perintah pengundangan melalui Berita Daerah Kota Solok.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Mengingat

Memutuskan

Menetapkan

Pasal I

Pasal II

Lampiran

# WALIKOTA SOLOKPROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA SOLOKNOMOR47 TAHUN 2018TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2017TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUNANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA SOLOK, Menimbang :a.bahwa dengan adanya Perubahan Standar Biayaumum terhadap honorarium Panitia Penerima CPNSDaerah maka perlu melakukan Perubahan atasPeraturan Walikota Solok tentang Standar BiayaUmum; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a,perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota SolokTahun Anggaran 2018; Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 TentangPembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah joPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun1970tentang Pelaksanaan Pemerintahan KotamadyaCSolok dan Kotamadya Payakumbuh;(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah PusatdanPemerintahan Daerah;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 TentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung JawabKeuangan Negara;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400); 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234); 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,TambahanLembahan Negara Nomor 5587)sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5579); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 210,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 TentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan danAnggota DPRD;(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor106,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6057); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 TentangGuru sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2017;(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6058); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Tahun2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas keLuar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di LingkunganKementerian Dalam Negeri,Pemerintah Daerah danPimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun2017 Tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran2018

Pertanyaan Umum

Apa dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Walikota Solok Nomor 47 Tahun 2018?

Peraturan diterbitkan karena adanya perubahan standar biaya umum terkait honorarium Panitia Penerima CPNS Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 untuk tahun anggaran 2018.

Bagian mana yang mengalami perubahan dalam peraturan ini?

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 tentang standar biaya umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Kapan Peraturan Walikota Solok Nomor 47 Tahun 2018 mulai berlaku?

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pengundangannya diperintahkan melalui penempatan dalam Berita Daerah Kota Solok.

Aug 29, 2026

Unggah oleh Seraphina