Keputusan Walikota Palembang Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2019 - Pembentukan Panitia Pelaksana Upacara Persemayaman, Pemberangkatan dan Pemakaman Jenazah Aparatur Sipil Negara/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang Meninggal Dunia secara Kedinasan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Maeve

Keputusan Walikota Palembang menetapkan pembentukan Panitia Pelaksana Upacara Persemayaman, Pemberangkatan, dan Pemakaman jenazah Aparatur Sipil Negara serta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang meninggal dunia secara kedinasan. Panitia bertugas menyelenggarakan upacara sebagai penghormatan terakhir. Keputusan ini mencabut Keputusan Walikota sebelumnya Nomor 33/KPTS/BKPSDM/2018, mengatur bahwa seluruh biaya dibebankan pada APBD dan iuran santunan serta iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palembang, serta berlaku sejak tanggal ditetapkan. Susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman6

Waktu Membaca9 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pembukaan dan Landasan

Menimbang

Mengingat

Keputusan Walikota

Diktum Menetapkan

Tugas Panitia

Pencabutan Keputusan Sebelumnya

Pembiayaan dan Berlaku

Lampiran

Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana

WALIKOTA PALEMBANGPROVINSI SUMATERA SELATAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 21/KPTS/BKPSDM/2019 TENTANG # PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UPACARA PERSEMAYAMAN,PEMBERANGKATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH APARATUR SIPILNEGARA/ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA YANGMENINGGAL DUNIA SECARA KEDINASAN WALIKOTA PALEMBANG, Menimbang :a.bahwa Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia KotaPalembang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakanpemberian bantuan kepada anggota Korps Pegawai RepublikIndonesia yang mengalami musibah meninggaldunia/kematian dan musibah lainnya; b.bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraanUpacara Persemayaman,Pemberangkatan dan PemakamanJenazah Aparatur Sipil Negara/Anggota Korps PegawaiRepublik Indonesia yang Meninggal Dunia Secara Kedinasan,perlu dibentuk Panitia Pelaksana; c.bahwa pembentukan Panitia Pelaksana UpacaraPersemayaman,Pemberangkatan dan Pemakaman JenazahAparatur Sipil Negara/Anggota Korps Pegawai RepublikIndonesia yang Meninggal Dunia Secara Kedinasan perluditetapkan dengan Keputusan Walikota agar memilikilandasan dan kepastian hukum; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,huruf b dan huruf c,perlu menetapkanKeputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia PelaksanaUpacara Persemayaman,Pemberangkatan dan PemakamanJenazah Aparatur Sipil Negara/Anggota Korps PegawaiRepublik Indonesia yang Meninggal Dunia Secara Kedinasan; Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di SumateraSelatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1821); 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubahbeberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran … ………… 二上1 B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887); 4.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaPalembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATUMembentuk Panitia Pelaksana Upacara Persemayaman,Pemberangkatan dan Pemakaman Jenazah Aparatur SipilNegara/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yangMeninggal Dunia secara Kedinasan, dengan susunankeanggotaan sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan Walikota ini. KEDUA:Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU mempunyai tugas menyelenggarakan UpacaraPersemayaman,Pemberangkatan dan Pemakaman JenazahAparatur Sipil Negara/Anggota Korps Pegawai RepublikIndonesia yang meninggal dunia secara kedinasan sebagaipenghormatan terakhir. KETIGA:Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku,KeputusanWalikota Palembang Nomor 33/KPTS/BKPSDM/2018 tentangPembentukan Panitia Pelaksana Upacara Persemayaman,Pemberangkatan dan Pemakaman Jenazah Aparatur SipilNegara/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia YangMeninggal Dunia Secara Kedinasan,dicabut dan dinyatakantidak berlaku. KEEMPAT:Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannyaKeputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Palembang,Dana Iuran SantunanAnggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palembang danIuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia KotaPalembang KELIMA:Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. HARNOJOYO LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANGNOMOR 21 /KPTS/BKPSDM/2019TENTANG PEMBENTUKANPANITIAPELAKSANA 1UPACARAPERSEMAYAMAN,PEMBERANGKATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2019?

Keputusan menetapkan pembentukan Panitia Pelaksana Upacara Persemayaman, Pemberangkatan, dan Pemakaman jenazah Aparatur Sipil Negara/anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang meninggal dunia secara kedinasan.

Apa tugas utama Panitia Pelaksana yang dibentuk?

Panitia bertugas menyelenggarakan upacara persemayaman, pemberangkatan, dan pemakaman sebagai penghormatan terakhir.

Bagaimana status keputusan sebelumnya dan bagaimana pembiayaannya?

Keputusan Walikota sebelumnya Nomor 33/KPTS/BKPSDM/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seluruh biaya dibebankan pada APBD serta dana iuran santunan dan iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palembang.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Maeve