WALIKOTA METRO - PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA METRO

Sep 2, 2026

Unggah oleh Tawan

Peraturan Walikota Metro mengatur penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara objektif, transparan, dan akuntabel pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Metro. Ketentuan ini menetapkan dasar hukum dari berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan dan regulasi PPDB. Di bagian ketentuan umum, peraturan mendefinisikan para pihak, satuan pendidikan, serta istilah seperti TK, SD, SMP, dan PPDB untuk menjadi rujukan pelaksanaan kebijakan.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman15

Waktu Membaca23 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA METRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

# WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNGPERATURAN WALIKOTA METRONOMOR 9 TAHUN 2022 ## TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMADI KOTA METRO ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO, Menimbangbahwa untuk tertibnya penerimaan Peserta Didik Baru di KotaMetro yang objektif,transparan dan akuntabel pada TingkatTaman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar dan Sekolah MenengahPertama Di Kota Metro,dipandang perlu dibuat PeraturanWalikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TamanKanak-Kanak,Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama DiKota Metro; Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ⅱ Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat Ⅱ Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat Ⅱ Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 825); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6398); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 87,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6676)sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6762); 8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar danMenengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 897); 9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi DasarPelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar danPendidikan Menengah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 971); 10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PadaTaman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah MenengahPertama,Sekolah Menengah Atas dan Sekolah MenengahKejuruan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 6); 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset danTeknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar KompetensiLulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini,JenjangPendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah; 12.Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset danTeknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi PadaPendidikan Anak Usia Dini,Jenjang Pendidikan Dasar danJenjang Pendidikan Menengah; 13.Peraturan Daerah Kota Me

Pertanyaan Umum

Peraturan Walikota Metro ini mengatur PPDB pada jenjang pendidikan apa saja?

PPDB diatur untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Metro.

Apa tujuan utama pengaturan PPDB dalam peraturan ini?

Untuk tertibnya penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Metro dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.

Istilah PPDB dalam peraturan ini berarti apa?

PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Tawan