PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2016 - Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan

Sep 10, 2026

Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2016 mengatur pelaksanaan ketentuan pembentukan perangkat daerah, khususnya terkait unit pelaksana teknis pada satuan pendidikan dasar di bawah Dinas Pendidikan. Regulasi ini menetapkan pembentukan dan kedudukan Satuan Pendidikan Dasar, meliputi SD Negeri dan SMP Negeri, serta menjelaskan susunan organisasi dan rincian tugas. Pengaturan mencakup definisi, kewenangan, kepemimpinan Kepala SD, pembagian jabatan, koordinasi teknis pendidikan, dan tata kerja untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar yang terarah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman21

Waktu Membaca32 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Pembentukan

BAB III

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan SD Negeri

Paragraf 1

Kedudukan

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Paragraf 3

Uraian Tugas

# PERATURAN WALIKOTA MALANGNOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGASDAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASARPADA DINAS PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang:bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7ayat (3)Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah,perlu menetapkan Peraturan Walikotatentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis SatuanPendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan; Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalamlingkungan Propinsi Jawa-Timur,Jawa-Tengah,Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 1954(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1954 Nomor 40,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 551); 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara kepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 4.Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingkat Ⅱ Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat ⅡMalang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1987 Nomor 29,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3354); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKANDASAR PADA DINAS PENDIDIKAN. 三 ## BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kota Malang. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3.Walikota adalah Walikota Malang. 4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan. 6.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang palingdasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalamwaktu 6 tahun. 7.Satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakansebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar padajenjang Sekolah Dasar Negeri. 8.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalahjenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikanpendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurunwaktu 3 tahun. 9.Satuan Pendidikan SMP adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakansebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar padajenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri. 10.Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. 11.Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama Negeri. 12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsurpelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknispenunjang Dinas Pendidikan. 13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dantugas berkait

Pertanyaan Umum

Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2016 membahas apa?

Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Malang.

Satuan Pendidikan Dasar yang dibentuk dalam peraturan ini terdiri dari apa?

Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Satuan Pendidikan SD Negeri dan Satuan Pendidikan SMP Negeri.

Bagaimana kedudukan Satuan Pendidikan SD Negeri menurut peraturan ini?

Satuan Pendidikan SD Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang SMP, dipimpin oleh Kepala SD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan teknis pendidikan SD.

Sep 10, 2026

Unggah oleh River Wang